Blanko Terbatas, Dinas Dukcapil ‘Launching Go Digital’

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kulonprogo, Ir Hj Aspiyah mengatakan, karena persediaan blangko tidak sebanding dengan jumlah permohonan maka ribuan warga Kulonprogo belum bisa memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP. Hingga saat ini tercatat ada sekitar 4.647 warga Kulonpogo yang sudah mengajukan pembuatan e-KTP tapi belum menerima cetakan kartu. Bahkan ada yang sudah enam bulan menunggu, sementara mereka diberi Surat Keterangan (Suket) e-KTP.

“Bervariasi, ada yang sudah menunggu selama enam bulan, tiga bulan tapi sebagian juga masih hitungan hari,” kata mantan Camat Pengasih tersebut usai ekspose Program 100 Hari Kerja Kepala Dinas Dukcapil sekaligus ‘Launching’ Akta Kelahiran ‘Online’, Kamis (6/2/2020).

Lamanya warga menunggu cetakan e-KTP ungkap Aspiyah selain karena terbatasnya persediaan blangko e-KTP, jatah atau kuota blangko dari pemerintah pusat untuk Dukcapil Kulonprogo jauh lebih sedikit dibanding jumlah warga yang mengajukan pembuatan e-KTP. “Kulonpogo hanya menerima sekitar 500 blangko perbulan sementara permintaan pembuatan e-KTP bisa mencapai ribuan. Kalau pertahun rata-rata kami dapat blangko sebanyak 6.000 maka perbulannya hanya sekitar 500-an. Jumlah tersebut dalam waktu dua hari saja sudah habis,” ungkap Aspiyah menambahkan pihaknya telah melaporkan kondisi tersebut pada Direktorat Jenderal Dukcapil, Kementrian Dalam Negeri saat Rakornas Dinas Dukcapil seluruh Indonesia November 2019 silam.

Dalam rakor tersebut, Aspiyah bersama Dinas Dukcapil seluruh DIY sudah menyampaikan masukan kepada Ditjen Dukcapil untuk menetapkan DIY sebagai daerah pertama yang berhasil menuntaskan persoalan tersebut. “Saya sudah memberikan masukan kepada Ditjen Dukcapil, seandainya DIY jadi percontohan, yang tidak punya utang terhadap masyarakat. Artinya mereka yang sudah mengajukan e-KTP harus segera dapat e-KTP,” jelasnya.

Gayung bersambut sehingga Dinas Dukcapil diminta menghitung kekurangan blangko untuk segera dipenuhi pemerintah pusat. “Setelah kami hitung, untuk Kulonprogo rencananya akan mengajukan 12.000 blangko, yang 5.000 untuk menuntaskan KTP yang saat ini belum dicetak. Sisanya untuk pelayanan pada hari-hari berikutnya,” tutur Aspiyah.

Dalam 100 hari kerja Kepala Dinas Dukcapil Kulonprogo, merilis ‘Dukcapil Go Digital’ yang dihadiri Bupati Drs Sutedjo. Aspiyah ingin mengubah sistem pelayanan pengurusan kependudukan dari manual menjadi digital. “Kami ingin mentransformasikan semua jenis pelayanan pengurusan kependudukan dari yang awalnya manual menjadi digital. Akta kelahiran online awal dari proses digitalisasi tersebut,” katanya.

Layanan digital yang dibuat Dukcapil, akta kelahiran khusus anak berumur 0-18 tahun. Dengan adanya digitalisasi pembuatan akta masyarakat hanya perlu mengisi data lewat smartphone dan mengambil aktanya di kantor Dukcapil.

Dalam mengurus dokumen Kartu Keluarga (KK) tambahnya menggunakan tanda tangan digital, sehingga bisa mempercepat proses pengurusan KK dan masyarakat cukup mengurus di 12 kapanewon.

Bupati Sutedjo mengapresiasi kinerja Dukcapil dalam mendekatkan diri dengan masyarakat melalui digitalisasi pelayanan pengurusan kependudukan. “Hari ini Dinas Dukcapil membuktikan dirinya siap melaksanakan pelayanan publik secara prima, cepat dan mudah bagi masyarakat,” tutur Sutedjo.(Rul)

BERITA REKOMENDASI