Bupati Minta Program Kerja Sinergi dengan Pemerintah

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo tidak akan mengintervensi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam menyusun program maupun kegiatan-kegiatan yang diadakan. Pemkab hanya berharap kegiatan lembaga tersebut bisa sinergi dengan program-program pemerintah.

“Musda penting sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam organisasi, sehingga mengagendakan pertanggung jawaban pengurus, merumuskan program kerja dan memilih pengurus baru. Kami mengapresiasi kerja LDII selama ini membantu tugas pemerintah,” kata Bupati setempat Drs Sutedjo saat membuka Musda VII LDII Kulonprogo di Pendopo Yayasan Akbar Ilham Alghifari, Komplek SMK Cipta Insan Mulia, Pedukuhan Gunung Gempal Kalurahan Giripeni Kapanewon Wates, Kulonprogo, Sabtu (21/05/2022).

Pembukaan musda ditandai pemukulan gong oleh Bupati Sutedjo. Ketua DPD LDII setempat H Pandoyo SPd MPd mengatakan, agenda musda yakni pertanggungjawaban pengurus 2017-2022, menyusun program kerja lima tahun ke depan dan pemilihan pengurus baru periode 2022-2027.

“Merujuk tema musda maka ada tiga ciri profesional religius yakni memiliki keilmuan dengan kepahaman agama yang bagus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Berahlakul karimah dan memiliki jiwa kemandirian. Terkait berbudi pekerti luhur tentu kita melihat generasi muda saat ini perlu pembinaan terutama dari keluarga untuk pembentukan karakter,” jelasnya dalam musda bertema ‘Membina Sumber Daya Manusia Profesional, Religius yang Berbudi Pekerti Luhur, Guna mewujudkan Kulonprogo Sejahtera, Aman, Tenteram, Berkarakter dan Berbudaya’ ini.

Sebagai lembaga dakwah, LDII fokus pada pembinaan mental spiritual dan karakter yang harus dihidupkan dalam majelis-majelis taklim. “Saya berharap kepengurusan baru DPD LDII nanti tetap melanjutkan program-program yang baik sebelumnya dan bersinergi dengan pemerintah,” harap Pandaya.

Disinggung tentang kiprah LDII Kulonprogo dalam Pemilu 2024 mendatang, Pandaya menegaskan, LDII merupakan organisasi non partisan, sehingga tidak memihak pada partai politik (parpol) tertentu.

“Kendati demikian LDII tidak melarang bahkan memberi kesempatan kepada anggotanya untuk berpolitik termasuk menjadi calon legislatif (caleg) maupun kepala daerah. Prinsipnya asal dikehendaki masyarakat dan kafasitas SDM-nya mampu silahkan berpartisipasi dalam politik tapi tidak boleh membawa-bawa organisasi LDII,” tegasnya.

Musda juga menampilkan pemateri Kepala BKKBN RI, Dr HC dr H Hasto Wardoyo SpOG (K) yang berbicara tentang Perwujudan dan Perencanaan Keluarga Berkualitas. Sementara Kapolres Kulonprogo AKBP Muharomah Fajarini SH SIK seputar kondisi dan penciptaan Kamtibmas di Kulonprogo. (Rul)

BERITA REKOMENDASI