Cegah Pelecehan Seksual Terhadap Santriwati, Ini Saran Kepala BKKBN RI

Editor: Agus Sigit

KULONPROGO, KRJogja.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Dr dr H Hasto Wardoyo SpOG (K) menjelaskan, perilaku seksual menyimpang yang marak terjadi belakangan ini sangat kontradiktif terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu juga akan berdampak terhadap upaya penurunan angka stunting yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan. BKKBN menargetkan penurunan angka stunting sebesar 10 persen dari 24,4 persen menjadi 14 persen.

“Perilaku seksual menyimpang terutama terhadap anak-anak di bawah umur sangat memperingaruhi psikologis korban. Apalagi sampai menimbulkan kehamilan tak diinginkan. Jangankan memikirkan bayinya, mikirkan dirinya (korban pemerkosaan atau pelecehan seksual lainnya) saja sudah stres,” tegas dr Hasto di SMA Negeri 1 Wates, Senin (10/1).

Hasto sangat prihatin terhadap sejumlah peristiwa pelecehan seksualitas terhadap remaja dan anak di bawah umur yang dilakukan orang dewasa. Diungkapkan, BKKBN dan Kemenkes telah meluncurkan data stunting terakhir angkanya turun menjadi 24,4 persen dari 27,7 persen atau turun tiga digit pada masa pandemi COVID-19.

“Cita-cita Pak Presiden Joko Widodo yang menugaskan saya menurunkan angka stunting sampai 14 persen. Sehingga kami harus bergerak cepat di sisa waktu 2,5 tahun menurunkan angka stunting dari 24,4 persen ke 14 persen tersebut,” ujarnya menambahkan setiap tahun, BKKBN harus menurunkan angka kekerdilan sedikitnya 4 persen.

Salah satu upayanya mewajibkan calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan seperti lingkar lengan atas, hemoglobin, sehat atau tidak. Kalau tidak sehat anaknya berpotensi mengalami stunting. “Kami sudah komunikasi dengan Menteri Agama agar itu menjadi syarat sebelum pernikahan,” katanya.

Untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya pelecehan seksualitas di kalangan santriwati di pondok pesantren, dr Hasto Wardoyo menyarankan agar adanya keterbukaan di lingkungan pendidikan formal maupun non formal. Hal tersebut guna mengantisipasi terjadinya aksi penyimpangan seksual yang marak terjadi akhir-akhir ini.

“Saran saya perlu ada keterbukaan di dalam pendidikan. Artinya, ada kontrol. Ketika pendidikan didominasi satu orang dan sangat diikuti, kalau tidak disertai dengan kontrol yang baik nanti akan repot. Pengawasan bisa dilakukan seperti pengawasan internal di institusi pemerintah. Kontrol terhadap institusi pendidikan bisa mencegah terjadinya penyimpangan seksual. Ingat tindakan penyimpangan seksual bisa mengakibatkan unwanted pregnancy

atau kehamilan yang tidak diinginkan,” tuturnya mengingatkan lembaga pendidikan keagamaan seharusnya mampu membentuk karakter anak bangsa.

Bupati Kulonprogo Sutedjo mengaku prihatin terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pengasuh ponpes di kapanewon Sentolo terhadap santriwatinya. Pemkab Kulonprogo menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. (Rul)

BERITA REKOMENDASI