Cegah Spekulan Tanah Berulah, Waktu Izin Lokasi Harus Dibatasi

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Melonjaknya harga tanah di Kawasan Industri Sentolo (KIS) Kabupaten Kulonprogo, menjadi fenomena yang sulit diatasi. Selain pemerintah tidak bisa mengintervensi harga agar pemilik tanah tidak menjual asetnya dengan harga tinggi, kehadiran calo, makelar atau broker tanah juga dinilai menjadi salah satu pemicu mahalnya harga tanah, khususnya di kawasan-kawasan strategis di Kulonprogo yang saat ini sedang berkembang. Misalnya di sekitar lokasi Bandara Internasional Yogyakarta Baru atau New Yogyakarta International Airport (NYIA) di kawasan Pesisir Selatan Kecamatan Temon maupun KIS di Desa Tuksono Sentolo.

"Jangankan intervensi harga, mengeluarkan imbauan agar harga tanah tidak terlalu tinggi saja tidak boleh. Karena setiap pembebasan lahan untuk kegiatan usaha yang melibatkan pemerintah, maka yang bisa menentukan harga tertinggi adalah tim appraisal atau tim penaksir harga. Tim tersebut bersifat independen sehingga pemerintah tidak bisa ikut campur. Prinsipnya pemerintah tidak boleh bisnis," kata Assek II Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kulonprogo Sukoco, menjawab pertanyaan KRJOGJA.com seputar mahalnya harga tanah di sekitar KIS sehingga menyebabkan calon investor enggan berinvestasi di kawasan tersebut, Senin (19/3/2018).

Kendati secara umum istilah calo atau makelar tanah adalah seseorang atau pihak tertentu yang menjadi perantara dalam proses jual beli tanah, tapi mereka tidak bisa dikendalikan agar tidak menawarkan tanah dengan harga jauh di atas normal. "Upaya yang paling memungkinkan dan bisa kita lakukan adalah mengeluarkan imbauan kepada pemilik tanah dan calon pembeli untuk mewaspadai para makelar atau calo tanah. Karena orang yang memegang surat kuasa penjualan tanah pun bisa jadi calo," tambah Sukoco yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman (DPUKP) Kulonprogo.

Menurut Sukoco, ada satu solusi dalam upaya pengendalian harga tanah di kawasan-kawasan strategis yang saat ini sedang berkembang. Namun solusi dimaksud masih bersifat wacana dan belum dibahas dalam rapat resmi apalagi jadi regulasi. "Saya punya pemikiran untuk menghindari broker dan makelar tanah agar tidak menguasai atau mengkapling-kapling lahan di sejumlah kawasan strategis dengan alasan untuk membuka usaha atau pabrik. Yakni Pemkab Kulonprogo membuat regulasi pembatasan waktu berlakunya izin lokasi," terangnya.

Sukoco mencontohkan, Si A atau perusahaan tertentu mengajukan izin penggunaan tanah, permohonan tersebut ditindaklanjuti Pemkab, tapi jika dalam batas waktu tertentu misalnya maksimal dua tahun orang atau perusahaan itu tidak juga mendirikan usahanya, maka hangus. "Dengan demikian para calon pengguna tanah terutama broker tidak berani berspekulasi untuk menguasai banyak lahan, karena kalau yang bersangkutan dalam waktu tertentu tidak menindaklanjuti usahanya secara otomatis izin lokasinya hangus atau batal," tutur Sukoco seraya mengaku optimis langkah tersebut bisa menekan spekulan-spekulan tanah bermain-main atau berulah di Kulonprogo.

Diungkapkan, saat ini banyak spekulan-spekulan membeli tanah terlebih dahulu kemudian merekayasa izin penggunaan lahan tapi pabrik atau usahanya tidak dibangun-bangun. "Nah dengan adanya batasan waktu izin lokasi, maka mereka tidak berani berspekulasi," tambahnya.

Pantauan KRJOGJA.com menunjukkan, melambungnya harga tanah tidak hanya terjadi di Kawasan Industri Sentolo terutama di pinggir Jalan Dudukan-Ngentakrejo Lendah yang kenaikan harganya mencapai 1.000 persen, tapi di sekitar lokasi tersebut misalnya di daerah Ngelo Kecamatan Sentolo juga mengalami kenaikan lebih dari 200 persen. Seperti yang disampaikan Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Tuksono, Zainuri, sebelumnya harga tanah di sekitar pabrik jamur merang (sekarang pabrik traktor Quick) harga tanah permeternya hanya sekitar Rp 100.000 namun sekarang sudah mencapai Rp 1 juta. "Sewaktu belum ada pabrik traktor dan Jalan Dudukan-Ngentakrejo belum diperlebar 14 meter, harga tanah di sini hanya Rp 100.000 permeter, sekarang naik jadi Rp 1 juta permeter. Tapi itu yang di pinggir jalan, kalau yang di dalam-dalam sekitar Rp 200.000 permeter," ujarnya.

Hal senada disampaikan warga lainnya Mamik Sutarmi, harga tanah di pinggir Jalan Ngelo Sentolo-Brosot yang dulu hanya Rp 300.000 permeter sekarang melejit jadi Rp 1 juta permeter. "Harga tanah di sini mengalami kenaikan drastis karena selain dekat KIS juga akan dibangun pabrik alat kesehatan. Ke depan kegiatan ekonomi masyarakat di sini akan berkembang, warga sekitar banyak yang buka warung makan dan saya sendiri mau bangun kos-kosan," katanya optimis.

Meningkatnya jual beli tanah di Kabupaten Kulonprogo telah mendongkrak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk di Kawasan Industri Sentolo (KIS) maupun kawasan Pesisir Selatan Kecamatan Temon yang jadi lokasi pembangunan NYIA.

"Untuk wilayah Kawasan Industri Sentolo terdiri Desa Banguncipto, Sentolo, Salamrejo, Tuksono dan Sukoreno Kecamatan Sentolo serta Desa Ngentakrejo dan Gulurejo Kecamatan Galur, maupun Desa Donomulyo Kecamatan Nanggulan, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak 38.252 lembar dengan nilai Rp 2.019.231.421," kata Kepala Bidang Pajak pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo, Nasip SE.

Camat Sentolo Drs Widodo mengatakan, PBB di wilayah KIS memang naik. Untuk investor sekarang sudah mulai kelihatan yang masuk. Terutama di Tuksono, Salamrejo dan Sukoreno. Ada investor pengembang di KIS yang saat ini sedang membebaskan lahan di Desa Sentolo dan Banguncipto dengan target 100 hektare (ha).(Rul/Wid)

 

BERITA REKOMENDASI