Desentralisasi Bagian Praktik Pemerintahan Negara

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Sejak awal berdirinya NKRI, para pendiri bangsa telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan (desentralisasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Cita-cita desentralisasi ini senantiasa menjadi bagian dalam praktik pemerintahan negara sejak berlakunya UUD 1945, ketika memasuki era Konstitusi RIS, UUDS 1950 sampai pada era kembali ke UUD1945 yang dikukuhkan lewat Dekrit Presiden, 5 Juli 1959.

Bahkan, pasal pada 18-B UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen dikuatkan lagi bahwa negara mengakui dan menghormati  satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu negara mengakui pula kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak  tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian disampaikan anggota MPR RI dari DIY, Ir H Cholid Mahmud MT dalam sosialisasi Tata Kehidupan Berebangsa dan Bernegara di Ruang Pertemuan Rumah Makan Saiyo Sapta Pesona, Jalan Wates – Perworejo, Dipan, Wates, Kulon Progo, Minggu (03/06/2018) kemarin. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan bekerjasama dengan Yayasan Amal Insan Mulia (YAIM) ini dihadiri oleh tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan para dari berbagai pelosok Kabupaten Kulonprogo.

Menurut  Cholid, NKRI adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan melaui tiga asas yaitu desentralisasi, dekosentrasin dan tugas pembantuan. Atas prinsip daya guna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka keseimbangan tiga asas tersebut harus senantiasa menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pembangunan serta pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

“Meski demikian, masalah otonomi daerah merupakan hal yang hidup dan berkembang sepanjang masa sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dapat diperluas atau dipersempit tergantung kepada pertimbangan kepentingan nasional dan kebijaksanaan pemerintah, semuanya dilakukan menurut prosedur ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku,” terang wakil rakyat dapil DIY ini.

Cholid memungkasi bahwa hal tersebut menunjukkan dalam sistem pemerintahan daerah dimungkinkan berbeda dengan sistem pemerintahan pusat sebagai daerah istimewa atau sistem pemerintahan adat yang lain sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika. Garis perkembangan sejarah tersebut membuktikan bahwa cita desentralisasi senantiasa dipegang teguh oleh Negara Republik Indonesia, sekalipun dari satu periode ke periode lainnya terlihat adanya perbedaan dalam intensitasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI