Dewan Buat Perda Inisiatif Bantuan Hukum Warga

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Dalam rangka mendapatkan akses keadilan hukum dan mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, DPRD Kulonprogo membuat perda inisiatif penyelenggaran bantuan hukum bagi warga masyarakat.

“Spesifik sasaran miskin dikarenakan masyarakat miskin merupakan kelompok rentan sosial, sehingga perlu mendapatkan bantuan jika terjadi permasalahan hukum,” kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kulonprogo H Priyo Santoso SH MH, Kamis (24/02/2022).

Disampaikan Priyo, dengan keberadaan peraturan daerah ini, maka pemerintah daerah berkewajiban memberikan fasilitasi pembiayaan bantuan hukum kepada warga miskin apabila menghadapi kasus hukum di pengadilan dengan memenuhi ketentuan persyaratan yang ada serta sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Bantuan hukum akan diberikan oleh pemberi bantuan hukum dari lembaga yang telah memenuhi persyaratan kelembagaan sesui peraturan perundangan. Kamis (24/2) ini semua materi pasal perpasal sudah selesai dibahas dan disepakati bersama eksekutif tinggal finalisasi dan checking draf akhir sebelum nantinya ditetapkan menjadi perda,” ucapnya.

Adapun bantuan hukum bisa berupa litigasi dan nonlitigasi. Untuk litigasi diberlakukan dalam penanganan perkara perdata, pidana dan TUN. “Sedangkan untuk nonlitigasi bisa berupa penyuluhan, konsultasi, mediasi, negosiasi serta lainnya,” pungkasnya. (Wid)

BERITA REKOMENDASI