Dewan Setuju Pajak Restoran Naik Jadi Delapan Persen

Editor: KRjogja/Gus

WATES (KRJogja.com) – Lembaga Legislatif Kulonprogo setuju pajak restoran dinaikkan menjadi delapan persen dari semula 7,5 persen. Sebelumnya eksekutif mengusulkan kenaikan pajak sebesar 10 persen, tapi tidak mendapat respon positif dari legislatif.

"Semua fraksi di DPRD menolak kenaikan pajak restoran 10 persen yang diusulkan eksekutif," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah DPRD setempat Arismawan, Kamis (7/6).

Ditegaskan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS), F Gerindra, F PDI Perjuangan dan Fraksi Bersatu setuju pajak restoran delapan persen. Sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) 10 persen dan PAN 8,5 persen. "Akhirnya kenaikan pajak restoran disepakati delapan persen," tuturnya.

Pansus menolak klausul pengenakan pajak pada usaha rumah makan dengan omzet Rp 4 juta per bulan. Pansus mempertahankan besaran Rp 5 juta. "Kalau rumah makan atau restoran dengan omzet Rp4 juta perbulan, pedagang angkringan juga akan terkena dampak pemberlakuan pajak daerah," katanya menambahkan saat ini belum perlu ada revisi perda tentang Pajak Daerah baik secara kualitatif dan kuantitatif, mengingat perkembangan industri rumah makan di Kulonprogo masih sangat terbatas dalam hal konsumen. 

Salah satu penyebab terbatasnya konsumen karena masyarakat Kulonprogo belum heterogen dan pembelinya itu-itu saja. Sehingga, ketika klausul raperda yang menarik pajak restoran 10 persen, banyak yang menolak. "Ketika kami melalukan komunikasi dengan pelaku usaha pariwisata di Kulonprogo, mereka juga menolak rencana kenaikan 10 persen," ungkapnya.

Secara terpisah anggota Fraksi PKS Hamam Cahyadi ST mengharapkan Perda Pajak Daerah dilaksanakan secara bertahap dan diprioritaskan untuk golongan restoran beromzet besar. "Kami berharap bupati membuat rinciah dan penjelasan terhadap restoran yang mendapat keringanan maupun pengurangan pajak. Selain itu kami juga berharap bupati membuat peraturan bupati (perbup) khusus tentang penetapan objek pajak restoran, agar dibuat kelompok/ golongan restoran berdasar potensi omzet restoran. Tujuannya agar ada pembedaan golongan restoran besar dan yang kecil," ujarnya.  (Rul)

BERITA REKOMENDASI