Dewan Usulkan Tarumartani Kelola JATP

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Jogja Agro Techno Park (JATP) di Wijimulyo, Nanggulan, Kulonprogo merupakan salah proyek unggulan DIY yang rencananya ke depan akan dioperasikan dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Melalui skema tersebut, Komisi B DPRD DIY mengusulkan agar ikon eduwisata pertanian DIY itu dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DIY sendiri. 

"Tujuan akhir JATP adalah dalam konteks ketahanan pangan, yang dibarengi aspek pariwisata sebagai basis untuk meningkatkan Pendapatan Akhir Daerah (PAD). Kalau akan dikelola dengan skema KPBU, kenapa tidak dengan BUMD DIY sendiri, misalnya oleh PT Tarumartani," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY RB Dwi Wahyu B di ruang kerjanya, Kamis (23/1/2020). 

JATP saat ini dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Menurut Dwi, ke depan pengelolaannya bisa diserahkan pada PT Tarumartani, karena BUMD tersebut juga didelegasikan untuk ketahanan pangan. "Bahkan kita sedang bicarakan dengan Pemda bahwa sisa penyertaan modal Tarumartani sebesar Rp 28 miliar, itu konteksnya untuk ketahanan pangan," jelasnya.   

Anggota Komisi B DPRD DIY Sudarto mengatakan, JATP perlu dikelola oleh BUMD DIY mengingat tujuan pendiriannya bukan untuk bisnis murni. "JATP itu tujuannya tidak sekadar keuntungan retribusi dari aspek agrowisata, tapi pusat percontohan dan pembelajaran terkait pertanian," ujarnya.

Dwi menambahkan, mengingat lahan pertanian di DIY terbatas dan makin menyusut, harus ada rekayasa teknologi untuk produktivitas pertanian. JATP harus berperan untuk menjawab tantangan tersebut, termasuk mempersiapkan sisi sumber daya manusia (SDM). "Untuk itu JATP perlu menggandeng perguruan tinggi di DIY dalam pengembangan teknologi dan SDM itu," katanya.

Pemda DIY tahun lalu mengucurkan anggaran Rp 100 miliar untuk JATP, dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 400 miliar. Terkait pembiayaan, Dwi mengusulkan adanya alokasi Dana Istimewa (Danais) untuk mendukung sektor pertanian. "Danais 2020 menembus Rp 1,32 triliun. Sebagian dari dana yang fantastis itu seharusnya bisa diakses untuk 'support' pertanian, karena pertanian juga bisa masuk nomenklatur kebudayaan," tuturnya.(Bro)

BERITA REKOMENDASI