Dinas Siap Telusuri Koperasi yang Terapkan Jasa Tinggi

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Dinas Koperasi dan UKM Kulonprogo siap menelusuri keberadaan koperasi yang menerapkan pinjaman dengan jasa tinggi. Selain itu, juga mendorong pembentukan lembaga koperasi di lokasi-lokasi yang banyak renternir demi meringankan beban peminjam.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM setempat, Iffah Mufidati SH menegaskan, aktivitas koperasi harus melayani anggotanya dengan baik. “Menjadi pekerjaan rumah (PR) kami untuk memberikan pemahaman bahwa koperasi harus membantu anggotanya. Untuk lokasi-lokasi yang terindikasi banyak rentenir misalnya pasar tradisional, kita dorong membentuk lembaga koperasi. Dengan demikian, anggotanya bisa terlayani oleh koperasi dengan support dana pinjaman dari perbankan,” kata Iffah di sela Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-75 di Pantai Mlarangan Asri, Kalurahan Pleret, Rabu (27/07/2022).

Pelaksanaan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-75, Dinas Koperasi dan UKM berkolaboratif dengan Dinas Pariwisata Kulonprogo. Sejumlah acara digelar di antaranya sarasehan dan penyerahan penghargaan dan hadiah lomba. Selain Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati, nampak hadir juga Sekda setempat Ir RM Astungkoro, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyastsiwi MMA.

Salah satu penyebab warga atau pedagang terjerat rentenir ungkap Iffah, karena standar persyaratan pinjaman dari perbankan masih sulit dijangkau oleh calon peminjam yang menginginkan proses cepat, praktis dan mudah. Sehingga keberadaan koperasi diyakini bisa menaungi sekaligus melayani anggotanya dalam upaya memberantas lintah darat tersebut.

Tentang dugaan ada koperasi menerapkan pinjaman dengan jasa tinggi, mantan Kabag Hukum Setda Kulonprogo tersebut berjanji akan menelusurinya. Apakah jasa yang diterapkan memang benar-benar keinginan anggota atau karena hal lain. Sebab penentuan besaran jasa selalu dibahas dalam forum rapat anggota yang disertai regulasi dan kebijakan.

Pihaknya mengingatkan pengurus koperasi agar dalam menerapkan besaran jasa tidak memberatkan anggota meski pada akhirnya dikembalikan dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU). “Kami akan telusuri seberapa besar peran anggota dalam penentuan jasa, bagaimana prosesnya kok malah memberatkan anggota,” tegas Iffah.

Disinggung tentang kondisi koperasi di Kulonprogo, Iffah Mufidati menungkapkan, ada 276 koperasi dan 221 di antaranya aktif sementara 55 sisanya pasif. Koperasi kategori aktif bila menggelar rapat anggota tahunan (RAT), sedangkan yang pasif sudah tiga tahun berturut-turut tidak menggelar RAT.

“Terhadap koperasi pasif, kami secara persuasif akan melakukan pembinaan tapi kalau tetap tidak aktif maka akan dilakukan mekanisme pembubaran yang diusulkan kepada Kementerian Koperasi,” tegasnya.

Sementara itu Ketua BMT Surya Parama Artha, Drs H Kasdiyono menjelaskan, tantangan terberat pihaknya dalam menjalankan koperasi syariah adalah maraknya rentenir di lingkungan masyarakat. Sehingga pihaknya berharap pemerintah turun tangan memberantas renternir. “Sehingga keberadaan koperasi memberi manfaat secara maksimal kepada anggotanya,” ujar Kasdiyono. (Rul)

BERITA REKOMENDASI