DKP Diminta Tunda Pengosongan Tambak Udang

Editor: KRjogja/Gus

TEMON, KRJOGJA.com – Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo Akhid Nuryati SE minta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kulonprogo melakukan pendataan jumlah petambak udang yang masih beroperasi di sebelah selatan Bandara New Yogyakarta International Aiport (NYIA), serta menunda rencana pengosongan lahan tambak udang.

Hal itu diungkapkan Akhid Nuryati ketika meninjau lokasi tambak udang di sebelah selatan proyek Bandara NYIA, Desa Glagah Kecamatan Temon, Rabu (20/02/2019). Saat meninjau lahan tambak di kawasan pantai, selatan proyek Bandara NYIA, Akhid mendapati adanya aktivitas para petambak udang dengan usia benih sekitar 40 hari. 

"Berdasar hasil audiensi dengan Forum Petani Tambak Udang Gali Tanjang (Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran) beberapa waktu lalu, kami minta Dinas Kelautan dan Perikanan mendata jumlah tambak udang sepanjang pantai selatan di Kulonprogo, khususnya selatan proyek Bandara NYIA yang masih beroperasi. Setelah didata, dicarikan solusi. Ada wacana relokasi, ini harus ada hitungan konkrit dan pasti luasnya, apakah sudah sesuai dengan rencana tata ruang," katanya.
   
Akhid mwngatakan, terhadap rencana penanam sabuk hijau pada awal Maret 2019 ini, sampai saat ini, Bandara NYIA belum operasional, kasihan petambak yang udangnya baru berumur 40 hari dan sebentar lagi panen. Pemkab diminta jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Sepanjang aktivitas penambakan tidak mengganggu operasional bandara, maka langkah mengosongan lahan tidak perlu tergesa-gesa dilakukan. Apalagi DKP belum bisa menentukan lokasi mana yang akan menjadi tempat relokasi para petambak paska digusur. "Sepanjang tidak mengganggu aktivitas bandara serta sambil menunggu kepastian RTRW provinsi dan pemkab menyiapkan lahan relokasi, kenapa tidak dibiarkan beroperasi dulu," katanya. 

Menurut Akhid, DKP harus menyiapkan konsep. Sekarang baru ada rencana detail teknis penataan Pantai Glagah, karena itu harus segera menyiapkan konsep penataan kawasan tambak udang selain yang sudah diatur dalam Perda RTRW. "Sebelum melakukan relokasi, pemkab juga harus memiliki perencanaan matang untuk menghindari kerugian yang bakal diterima petambak. Antara lain, melakukan pendataan terhadap para petambak yang masih aktif, pembuatan konsep zonasi yang jelas peruntukannya, dan pembuatan IPAL Komunal guna mengantisipasi pencemaran lingkungan di lahan relokasi," urainya.

Rifdul Marfud salah satu penambak udang di Desa Glagah menyatakan, segala keputusan harus berdasar hasil musyawarah antara kelompok petambak dan pemerintah. Secara pribadi ia minta supaya rencana pengosongan lahan bisa ditunda. Sebab masih menunggu masa panen. "Jumlah petambak udang di sepanjang Pantai Glagah hingga Congot berkisar 200 orang. Sedangkan jumlah tambak ada lebih dari 300 kolam, dan dari jumlah itu 10 persennya tidak terisi karena habis panen, " kata Rifdul. (Wid)

 

 

BERITA REKOMENDASI