DPRD Kulonprogo Minta Pemkab Evaluasi Program Atasi Kemiskinan

Editor: Agus Sigit

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Pemkab Kulonprogo diminta DPRD setempat untuk mengevalukasi program kemiskinan karena angkanya masih tinggi, yakni 18,1 persen atau 78.000 jiwa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo-Fajar Gegana akan berakhir pada Mei 2022, tetapi angka kemiskinan masih sangat tinggi

Dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo Akhid Nuryati SE, angka kemiskinan tetap tinggi pada 18,1 persen. Ia berharap program pengentasan kemiskinan dievaluasi kembali, kemudian dengan program baru supaya lebih tepat sasaran. “Program pengentasan kemiskinan harus disesuaikan dengan kriteria kemiskinan yang ditetapkan Kementerian Sosial. Sehingga program pengentassan kemiskinan tetap sasaran dan dapat ditangani dengan cepat,” ujarnya setelah Rapat Paripurna Hari Jadi ke-70 Kabupaten Kulonprogo di Ruang Kresna Gedung DPRD, Jumat (15/10/2021).

Laporan bupati, lanjut Akhid, angka kemiskinan Kulonprogo masih tinggi, dan pertumbuhan ekonomi sangat rendah. Hal ini belum selaras dengan semangat pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat Kulonprogo.

“Adanya program Bedah Menoreh, pembangunan jalan tol, keberadaan kawasan aerotropolis diharapkan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kulonprogo. Kami berharap pemkab beberapa bulan menjelang RPJMD berakhir bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang bagus dan kemiskinan turun,” ucap Akhid.

Berbagai upaya program pengentasan kemiskinan, dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kulonrogo Istana SH MIP, sudah dilakukan terstruktur dari tingkat pusat sampai kalurahan, ada tujuh program jaring pengamanan sosial (JPS) dan berbagai jenis program bantuan kegiatan bagi keluarga miskin dengan alokasi anggaran yang sangat besar.

“Tetapi hasilnya tidak signifikan, faktanya Kabupaten Kulonprogo sampai saat ini masih berstatus sebagai kabupaten termiskin di DIY dengan angka kemiskinan 18,1 persen atau 78.000 jiwa. Karena itu pemkab harus disiplin menerapkan 14 kriteria miskin yang ditetapkan BPS sebagai pedoman baku penetapan bantuan sosial dan disinkronkan dengan DTKS. Pemkab dapat menambahkan kriteria lokal untuk menjaring dan memilah secara ketat keluarga yang benar benar masih perlu mendapatkan bantuan sosial/JPS,” ujar Istana.

Terkait kemiskinan, diakui Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo, angkanya masih tinggi, yakni 18,1 persen. Berbagai program telah dilakukan untuk menekan jumlah kemiskinan di wilaya ini. Adapun program mulai dari modal usaha bagi keluarga miskin, bantuan pengembangan kelompok usaha (KUBE), hingga bantuan pangan nontunai. “Pandemi Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan di Kulonprogo bertambah satu persen dari 17,1 persen pada 2019 dan naik pada 2020 menjadi 18,1 persen. Kenaikan kemiskinan tidak hanya di Kulonprogo, tapi seluruh kabupaten di Indonesia,” tambahnya. (Wid/Rul)

 

BERITA REKOMENDASI