Forum Petambak Desak Dewan Bela Petambak

Editor: KRjogja/Gus

KULONPROGO, KRJOGJA.com – DPRD Kabupaten Kulonprogo diminta Forum Petani Tambak Udang Glagah Palihan Sindutan dan Jangkaran (Gali Tanjang) untuk membela kepentingan petambak di selatan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) yang akan digusur pada akhir Oktober ini. 

Hal itu terungkap dalam dialog dalam audiensi Forum Petani Tambak Udang Gali Tanjang dengan DPRD Kulonprogo, di Ruang Kresna Gedung DPRD setempat, Senin (28/10/2019). Para petambak diterima Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati SE, Wakil Ketua II Lajiyo Yok Mulyono, H Priyo Santoso Ketua Komisi II, dan Suprapto anggota Komisi I. Penggusuran tersebut untuk pembangunan green belt di sepanjang Pantai Glagah sampai Pantai Congot selatan pagar BIY dalam rangka mitigasi bencana alam, gempa bumi dan tsunami.

Dikatakan Ketua Forum Petani Tambak Udang Gali Tanjang, Agung Supriyanto, pihaknya mendesak PT Angkasa Pura I membatalkan atau menangguhkan penggusuran dan penutupan lahan tambak udang di selatan BIY. "Lahan yang kami miliki sudah untuk membangun bandara, kemudian lahan tambak udang sebagai mata pencaharian kami digusur kembali. Apakah petambak udang sepanjang Glagah sampai Congot akan tergusur. Sementara lapangan pekerjaan yang ada di BIY tidak mungkin menampung ratusan kepala keluarga petambak udang," urainya.

Agung menuturkan, petambak udang sudah berusaha melakukan komunikasi dan beraudiensi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Pemkab dan DPRD Kulonprogo. "Kami mengharapkan tetap ada lokasi untuk tambak udang di sisi selatan BIY," tandasnya.

Dikeluhkan pula tingginya biaya yang dibutuhkan untuk tambak udang di tempat relokasi di Desa Banaran Kecamatam Galur. Dulu biaya pengadaan lahan di sepanjang Glagah-Congot hanya Rp 50 juta. Sedangkan di Banaran, harga yang harus dikeluarkan mencapai Rp 225 juta untuk 2.000 meter persegi. "Kami tidak mungkin membebaskan lahan untuk tambak udang karena harganya sangat tinggi," tutur Agung.

Terhadap keluhan para petambak, Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati SE berharap nasib BIY tidak sama seperti di  Majalengka (Jawa Barat) yang tidak memiliki pasar karena tata ruangnya tidak mendukung. "Pada awal 2020, BIY mulai beroperasi penuh. Kami berharap AP I memberikan CSR untuk petambak udang dan membantu mereka mengembangkan bekas tambak udang untuk menjadi lokasi wisata," ujarnya.

Kepala DKP Kulonprogo Ir Sudarna MMA mengatakan sampai saat ini, tambak udang yang masih beroperasi sebanyak 131 kolam, sisanya ada 67 kolam yang sudah tidak aktif. "Kami akan melaporkan tuntutan petambak udang ke wakil Bbupati. Soal penutupan tambak udang, semua sesuai renacana awal," tambahnya. (Wid)

 

 

BERITA REKOMENDASI