FPAN Dukung Pemkab Tolak Pengurangan PBB Bandara

Editor: Agus Sigit

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Kabupaten Kulonprogo mendukung pemkab yang menolak untuk memberikan pengurangan besaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) sebesar Rp 28 miliar. Hal ini berdasar kajian dari Bagian Hukum Setda Kulonprogo dan tim.

Dikatakan Wakil Ketua FPAN DPRD Kulonprogo, Muhtarom Asrori SH, sudah ada pengurangan (sebesar 65 persen) sesuai dengan peraturan yang ada. “Kami sepakat apa yang menjadi kajian dari bagian hukum menjadi landasan Bupati Kulonprogo dalam mengambil keputusan,” tandas Muhtarom, Senin (06/12/2021).

Total besaran PBB yang harus dibayarkan oleh PT AP I mencapai Rp 28,1 miliar. Angka tersebut sudah dilakukan pengurangan sebesar 65 persen dari total biaya pajak sebesar Rp 73 miliar. Sedangkan nilai jual objek pajak BIY lebih dari Rp 3 triliun.

Menurut Muhtarom, permintaan AP I untuk pengurangan pajak ke Pemkab Kulonprogo karena pandemi Covid-19, dinilai FPAN tidak relevan. Sebab efek pandemi Covid-19 tak hanya berdampak kepada perseroan, namun semua bisnis ikut terdampak. “Itu hanya cari alasan saja agar PT AP I bisa minta keringanan pajak. Padahal masyarakat yang ada di bawah saja tidak mengeluh dan tidak meminta pengurangan PBB,” ucapnya sambil menyatakan keringanan PBB kepada AP I bila direalisasikan oleh pemkab, maka dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi eksekutif. Masyarakat nanti melihat AP I mendapatkan pengurangan, tetapi mereka tidak mendapatkan hal yang sama.

Menurut Muhtarom, keputusan FPAN Kulonprogo terkait dengan dukungan bagi Pemkab Kulonprogo untuk menolak permintaan pengurangan pajak dari Angkasa Pura I ini akan dirumuskan dan diserahkan kepada pimpinan dewan. “Kita akan mendorong ke penolakan permintaan pengurangan pajak dari Angkasa Pura I,” kata Muhtarom.

Anggota FPAN Sarkowi mengatakan, Pemkab Kulonprogo sejak awal sudah mendukung kehadiran Bandara YIA di Kulonprogo. “Pada tahap awal, Bea Perolahan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah gratis. PBB juga sudah diberi keringanan dari Rp73 miliar jadi Rp 28 miliar,” ucapnya.

Sementara itu, dikatakan Kabag Hukum Setda Kulonprogo, Muhadi SH, berdasar kajian ulang terhadap permintaan pengurangan pajak dari perseroan, pihaknya tetap menolak upaya permintaan pengurangan pajak. “Kami hanya memberikan permintaan pengurangan pajak dari AP I sebesar 65 persen. Diskresi sudah diterapkan oleh pemkab Pemkab Kulonprogo yakni dengan Permendagri nomor 39 tahun 2020 tentang penganggaran di masa pandemi Covid-19,” kata Muhadi. (Wid)

 

 

BERITA REKOMENDASI