Idham Dukung Kewenangan Tambahan Bawaslu

Editor: KRjogja/Gus

WATES (KRJogja.com) – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Drs HM Idham Samawi menegaskan dengan diperluasnya kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maka proses pemilihan kepala daerah (pilkada) diharapkan benar-benar bisa berjalan secara demokrasi, transparan dan akuntabel. Diharapkan kebijakan ini menghasilkan pemimpin berkualitas memiliki komitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Jadi pilkada, pilpres dan pileg merupakan alat mencari pemimpin baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun pusat yang betul-betul memikirkan nasib rakyatnya," tegasnya dalam Rakor Rekruitmen Relawan Pengawas Pilkada Kulonprogo 2017 di Gedung Kaca Kompleks Pemkab setempat, Jumat (1/7).

Pembukaan rakor yang dihadiri Wabup Drs Sutedjo dan Ketua Bawaslu DIY Drs M Nadjib juga menampilkan pembicara lain yakni Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah SH dan dimoderatori Heriyanto SH serta diikuti aktivis PT, ormas, LSM, organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat serta tokoh agama.

Menyinggung Pilkada Kulonprogo 2017 tentu ingin menemukan pemimpin yang mampu melindungi dan mencerdaskan segenap rakyat Kulonprogo serta memajukan kesejahteraan masyarakatnya, sesuai amat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. "Ketika kita bicara bagian dari proses untuk mendapatkan pemimpin maka tidak boleh lepas dari sila-sila Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia," terangnya.

Idham Samawi mengkritisi regulasi pilkada serentak 2015 lalu. Undang-undang (UU) Pemilu saat itu masih sangat 'banci'. Karena meskipun Bawaslu dan aparat jajarannya menemukan praktek politik uang, tapi tetap tidak bisa memprosesnya, lantaran di UU-nya tidak ada sanksinya. "Kewenangan Bawaslu sekarang sangat longgar dan luas sekali. Bahkan bisa menganulir dan mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) kepala daerah yang terbukti melakukan politik uang," jelas Idham yang juga mantan Bupati Bantul ini. (Rul)

 

BERITA REKOMENDASI