Iklan Kampanye Melanggar, Lapor KPID DIY!

KULONPROGO (KRjogja.com) – Masyarakat diharapkan mencermati iklan kampanye di televisi maupun radio untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 di Kabupaten Kulonprogo dan Kota Jogjakarta. Bila ada pelanggaran terkait durasi dan frekuensi penyiaran, silahkan dilaporkan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY. Selain menerima laporan dari masyarakat, KPID DIY juga  melakukan pemantauan keberadaan lembaga penyiaran yaitu televisi dan radio terhadap iklan kampanye.

Dikatakan Ketua KPID DIY Sapardiyono SHut MH, saat ini iklan kampanye belum dibuka, kalau yang 2015 lalu pelanggaran banyak terjadi saat iklan kampanye. "Evaluasi Pilkada 2015 pada 3 kabupaten (Gunungkidul, Sleman, Bantul), KPID DIY mengeluarkan 9 surat teguran dan 1 kritik," ujar Sapardiyono saat membuka diskusi publik "Tanggung Jawab Media Penyiaran dalam Mengawasi Pilkada DIY 2017", Jumat (25/11/2016), di RM Nggirli Wates. Narasumber Ketua KPU Kulonprogo Muh Isnaeni STP, Ketua Panwas Tamyus Rochman SHI, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DIY Supadiyanto SSosI MIKom.

Sembilan surat untuk lembaga penyiaran terutama televisi, sedangkan 1 kritik kepada KPU terkait regulasi. Sembilan teguran ada 2 macam, yakni terkait pelanggaran terhadap iklan durasi karena ada yang melebihi durasi 30 detik, serta melanggar jumlah frekuensi yang seharusnya hanya 10x.

"Terkait 1 kritik yaitu dalam debat publik. Di dalam UU Pilkada, debat publik diadakan secara langsung oleh lembaga penyiaran publik, yaitu TVRI dan RRI. Tidak boleh lembaga penyiaran yang lain. Karena tahun 2015 debat publik oleh KPU disiarkan pula oleh lembaga penyiaran swasta. Saya menyarankan untuk debat publik agar diadakan di lembaga penyiaran publik, sehingga tidak melanggar aturan," tandasnya yang berharap pelanggaran terkait iklan kampanye pada Pilkada 2017 tidak terulang.

Ketua KPU Kulonprogo Muh Isnaeni menyatakan sangat besar peran media dalam penyampaian sosialisasi/penyebaran tahapan maupun pernak-pernik tentang pilkada. "Yang perlu dicatat adalah media harus bersikap netral dan berimbang," katanya.

Terkait iklan kampanye, tim paslon tidak boleh membuat atau menayangkan sendiri. Karena semua sudah diatur terkait durasinya, untuk televisi 30 detik maksimal 10x per hari dan radio 60 detik maksimal 10x. Lembaga penyiaran boleh dan diharapkan membuat/memproduksi iklan layanan masyarakat terkait pilkada berdurasi 60 detik, penayangannya minimal sekali dalam sehari. "Perlu mendapat perhatian iklan yang dibuat oleh tim paslon dan difasilitasi oleh KPU,  
pembuatan tanggung jawab tim paslon diserahkan ke KPU, dan KPU menyerahkan ke lembaga penyiaran," kata Isnaeni.

Ketua Panwas Kulonprogo Tamyus Rochman SHI menguraikan tentang iklan kampanye, KPU bisa bekerjasama atau mendiskusikan dengan Panwas agar hal-hal pelanggaran bisa dihindari. "Kita belum mengetahui lembaga penyiaran yang belum berizin di Kulonprogo, termasuk juga informasi di online yang benar-benar resmi dan tidak. Kami juga mempertanyakan kampanye tidak berimbang dari media online yang belum berizin," kata Tamyus.

Terkait ada dugaan pelanggaran, bisa ditindaklanjuti kalau ada laporan resmi, tidak sebatas lisan atau SMS. "Temuan dan laporan, harus ada orang yang melapor. Maksimal laporan adalah tujuh  hari dan kami punya waktu 5 hari untuk  menentukan laporan itu melanggar atau tidak. Seperti perusakan APK, karena ada laporan resmi maka kami teruskan kepada instansi terkait dan sudah ditindaklanjuti, selain kami juga mencari informasi di lapangan," ujarnya.(Wid)

 

BERITA REKOMENDASI