Insentif Pajak Lahan ‘Bandara’ Belum Ada Kepastian

WATES (KRjogja.com) – Ratusan warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) meminta kepastian insentif atau pembebasan pajak. Warga dari lima desa yakni Glagah, Sindutan, Palihan, Kebonrejo dan Desa Jangkaran Kecamatan Temon yang menggelar aksi damai di depan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates menilai masalah pembebasan pajak terhadap lahan untuk bandara hingga saat ini tidak ada kejelasan.

"Sejak dua tahun lalu pemerintah telah menjanjikan pembebasan pajak, tapi sampai sekarang belum ada kepastian, sementara proses peralihan hak atau pembayaran ganti rugi sudah akan dimulai pertengahan Agustus 2016," kata Pulung Raharjo, warga Palihan, Temon usai aksi damai, Selasa (2/8/2016).

"Setiap kami tanya masalah pajak selalu dijawab masih di meja presiden. Sehingga kami berkesimpulan pembebasan pajak yang dijanjikan pemerintah tidak ada kepastian. Karena itu sebelum dilakukan penetapan atau validasi nilai ganti rugi kami minta sudah ada kepastian bebas pajak,” tambahnya.

Kalau tidak ada kepastian maka warga terdampak akan dikenai pajak penghasilan 5% dan itu dirasa sangat besar. Apalagi saat warga membeli tanah relokasi juga dikenai pajak. "Ratusan warga sengaja datang ke kantor pajak menanyakan kepastian pembebasan pajak bagi warga terdampak bandara," jelasnya.

Disela aksi sembari membentangkan spanduk, 11 perwakilan warga bertemu pimpinan di KPP Pratama. “Kami dijanjikan dalam dua hari ada keputusan kepastian bebas pajak,” ujarnya.

Asmono warga Sindungan menjelaskan, dalam UU No 2/2012 dan Peraturan Presiden No 71/ 2012 pasal 144 tentang Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum mengamanatkan, warga terdampak akan diberikan insentif pajak. Warga juga telah memenuhi ketentuan dengan mendukung seluruh tahapan dan tidak mengajukan gugatan Izin Penetapan Lokasi maupun gugatan besaran ganti rugi.

“Kami sudah mendukung pengadaan tanah bandara dan sesuai uu kami berhak mendapat insentif pajak,” katanya. (Wid/Rul)

BERITA REKOMENDASI