IPPAT Kulonprogo Keluhkan Layanan Pembayaran BPHTB Online

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kulonprogo menyesalkan matinya server manual pendapatan daerah (mapatda) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo. Kondisi tersebut berdampak terhadap upaya validasi pajak pembeli yang diakses melalui akun PPAT yang ada di Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara online.

“Matinya server tersebut pasti merugikan PPAT. Kami tidak bisa melakukan validasi pembayaran pajak pembeli dari proses peralihan hak atas tanah sebagai syarat dari pembuatan akta yang menjadi kewajiban PPAT. Mulai dari akta jual beli, akta hibah, tukar menukar dan lain-lain. Server mati sudah dari tiga bulan lalu, selama itu kami tidak bisa melakukan validasi BPHTB secara online,” kata Ketua Pengurus Daerah IPPAT Kulonprogo, Arianie Wulandari saat mendatangi Kantor BKAD setempat, Senin (4/4/2022).

Pihaknya bersyukur audiensi dengan BKAD Kulonprogo membuahkan sejumlah solusi. Yakni BKAD berupaya mengaktivasi kembali sistem layanan BPHTB secara online.

“Solusi kedua, kalau memang sistem kembali down, kami meminta agar prosesnya kembali ke manual saja. Artinya, sistem manual dalam pengajuan validasi pajak pembeli. Kami minta BKAD Kulonprogo lebih tegas karena audiensi seperti ini sudah sering kami lakukan. Kami ingin solusi tercepat terkait proses BPHTB secara online,” jelasnya.

BERITA REKOMENDASI