Jaga Kerukunan Beragama, Pemkab Kulonprogo Sosialisasikan Perbup 52/2020

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Dalam konteks menjaga kerukunan antarumat beragama pemerintah kabupaten memiliki kewajiban. Pertama kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill). Kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.

Kedua, kewajiban melindungi (obligation to protect). Kewajiban negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan atau korporasi. Ketiga, kewajiban menghormati (obligation to respect). Kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan urusan warga negara.

“Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kementerian Agama (Kemenag) dan pemkab harus menjaga garis konstiuonal dan garis konstitusionalnya,” kata Direktur Pusat Studi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) Eko Riyadi SH saat sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 52/2020 tentang Pendirian Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat, secara virtual melalui zoom dan ‘live streaming’ di Kulonprogo TV, di Commad Room, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo, Selasa (30/3/2021).

Dalam kesempatan tersebut Eko Riyadi, mengapresisasi Pemkab Kulonprogo yang telah menerbitkan Perbup Nomor 52/2020 untuk memastikan pemerintah hadir memenuhi kewajiban konstitusionalnya. “Pemkab Kulonprogo memenuhi, melindungi dan menghormati hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan,” ujarnya.

BERITA REKOMENDASI