Jangan Manfaatkan Situasi Disaat Proses Pengosongan Lahan

 

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Direktur Hubungan Internasional dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura (AP) I Sardjono Jhonny Tjitrokusumo menjelaskan, pihaknya terus mencari solusi terbaik bagi warga yang masih menolak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon Kulonprogo. 

"Prinsipnya, AP I akan terus membantu warga, baik dalam proses relokasi maupun konsinyasi. Langkah saat ini mengedepankan persuasif, agar sebelum tahapan pengosongan dilakukan tidak ada warga yang tersakiti. AP I akan terus memberikan pemahaman bahwa pembangunan NYIA untuk kepentingan yang lebih luas," ujar Sardjono Jhonny Tjitrokusumo di Kulonprogo, Minggu (6/5/2018) kepada KRJOGJA.com. 

Sedangkan Juru Bicara Proyek Pembangunan NYIA Agus Pandu Purnama menegaskan, pengosongan lahan dan pemindahan warga perlu dilakukan segera agar pekerjaan konstruksi bisa dilanjutkan. Tahap pembersihan lahan hingga saat ini belum tuntas seluruhnya karena masih ada puluhan rumah yang masih dihuni 37 kepala keluarga.  

"Proyek ini harus segera diselesaikan karena menyangkut kepentingan umum. Tahap peringatan sudah tiga kali kami lakukan dan sudah final. Tinggal menunggu waktunya, warga kami pindahkan. Tunggu hari baik. Semoga tidak terjadi gejolak atau ada orang yang memanfaatkan situasi," katanya.

Agus Pandu Purnama mengatakan, dari pemahaman yang diberikan Komnas HAM dalam rapat koordinasi yang dihadiri Kabiro Penegakkan HAM Komnas HAM Johan Effendy, Bupati Kulonprogo dr Hasto Wardoyo bersama jajarannya dan unsur aparat keamanan, sepanjang yang dilakukan mengikuti aturan maka apa yang terjadi dinilai telah sesuai aturan. Terlebih lagi, AP I juga tidak mungkin melakukan tahapan-tahapan yang ada apabila dianggap tidak sesuai aturan. 

Dari sisi hukum, tahapan-tahapan juga sudah dilakukan, mulai dari konsinyasi, penitipan dana konsinyasi ke pengadilan Rp 4 triliun, Surat Peringatan (SP) I, II sampai SP III. "Artinya sudah final, tinggal menunggu waktunya warga kami pindahkan," tegasnya.

Diharapkan tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan terkait pelaksanaan relokasi maupun pengosongan lahan pembangunan NYIA nanti. "Yang penting, dalam waktu dekat pengosongan dan relokasi akan kami lakukan, setelah SP III. Secara komponen sudah disiapkan, apa yang menjadi potensi permasalahan telah diambil langkah untuk diminimalisir," ungkap Pandu. 

Sardjono Jhonny Tjitrokusumo menuturkan, pihaknya tidak bisa membalikkan keadaan. "Ribuan warga setuju bandara sedangkan yang tidak setuju sedikit. Mereka ini tidak bisa dinihilkan, tapi kami mencoba memberikan pemahaman bahwa pembangunan bandara merupakan Program Strategis Nasional (PSN)," katanya.

Ditegaskan, yang terganggu dengan adanya pembangunan NYIA bukanlah AP I melainkan warga yang hingga kini bertahan di atas IPL. Agar warga tidak terganggu proyek, maka mereka harus direlokasi. Pihaknya paham perihal adanya rambu dari Komnas HAM untuk seluruh tahapan pembangunan NYIA. "Segala sesuatu harus sesuai perundang-undangan yang berlaku," tutur Jhonny.

Kabiro Penegakkan HAM Komnas HAM Johan Effendy mengatakan, sebagai pihak yang berada di posisi netral, Komnas HAM berupaya melihat permasalahan penolak NYIA dari dua sisi, pengadu dan teradu. Dirinya berharap, seluruh pihak bisa bertindak sesuai fungsi masing-masing, tidak lebih dan tidak kurang. Johan juga meminta semua tahapan bisa dilalui terlebih dahulu sesuai aturan. "Kalau ada yang bertahan, dasarnya apa? Argumentasinya apa? Ini bukan membawa keinginan masing-masing, tapi semua ada di koridor aturan main," tutur Johan Effendi.

Komnas HAM juga memiliki dua tawaran solusi, yaitu pemantauan investigasi atau pertemuan mediasi antara kedua belah pihak. "Kami sarankan, ketemuan, kalau belum bertemu, kita tidak bisa meraba-raba keinginan masing-masing pihak. Kalau tidak ketemu ya masalah," katanya.

Project Manager Pembangunan NYIA Sujiastono berharap tidak ada upaya mempengaruhi warga dan memanfaatkan situasi jelang eksekusi pengosongan lahan.(Rul)

BERITA REKOMENDASI