Jaringan Kulonprogo Dorong Penuntasan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Jaringan Kulonprogo Bergerak terus melakukan pengawasan terhadap kinerja pihak-pihak berwenang terkait penanganan kasus dugaan pelecehan seksualitas anak di bawah umur khususnya di lingkungan pondok pesantren.

“Kami terus melakukan pengawasan kinerja pihak-pihak berwenang. Kita sangat berharap kasus dugaan kekerasan seksual diusut tuntas. Kita tunggu prosesnya,” kata Penanggungjawab Jaringan Kulonprogo Bergerak, Nining S, Jumat (21/01/2022).

Jaringan Kulonprogo Bergerak, beranggotakan LKIS, Mitra Wacana, PKBI Kulonprogo, PBKP, JarikROGO, HWDI Kulonprogo dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) UII. “Kami selalu mendorong berbagai pihak untuk melakukan langkah konkret pencegahan, pemantauan hingga penanganan kasus kekerasan seksual di Kulonprogo,” tegasnya.

Diungkapkan, minimnya pemahaman masyarakat terhadap literasi hukum, hak asasi manusia (HAM), kesetaraan dan pola relasi sosial yang berkeadilan gender memiliki andil besar terbangunnya persepsi masyarakat yang cenderung menyalahkan korban. Terlebih menilai perbuatan pelaku seakan-akan hanya melakukan tindakan aib biasa yang cenderung ditutupi.

“Apalagi kalau pelakunya orang terpandang seperti tokoh masyarakat atau memiliki jabatan tertentu seringkali dengan alasan melindungi aib korban, malah justru melindungi pelaku dari jerat hukum dan sanksi sosial,” ungkap Nining.

Sehingga jaringan yang terdiri aliansi beberapa organisasi kemasyaratan (ormas) dan Non Governmental Organization (NGO) menyatakan sikap. Mendukung dan menghormati proses pendampingan terhadap korban yang dilakukan pemerintah, kepolisian sesuai prosedur yang tepat. Mendukung kepolisian memproses dengan cepat pelaku sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa membedakan latar belakang, status sosial, suku, agama maupun ras antargolongan.

“Kami mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum bersikap tegas terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kami juga mendorong Pemkab Kulonprogo membentuk satgas penanganan kekerasan seksual pada institusi-institusi pendidikan yang berhadapan dengan anak. Sehingga institusi pendidikan bersih dari para predator seksual. Mendesak implementasi Undang-undang TPKS dalam bentuk sosialisasi dan rencana aksi nasional dan daerah. Mendukung statement PC Fatayat NU Kulonprogo yang menghendaki pengusutan tuntas kekerasan seksual pada anak,” tegas Nining S.

Sementara itu penasehat hukum korban AS (15) yang diduga mengalami tindakan asusila di lingkungan ponpes, Tommy Susanto enggan berkomentar dan minta wartawan menunggu perkembangan penyidikan polisi. “Saya memahami betul harkat dan martabat korban serta prosedur penanganan perkara anak,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, AS merupakan santriwati salah salah satu ponpes di Kapanewon Sentolo, Kulonprogo diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pengasuh ponpes tersebut, berinisial S. Peristiwa naas dialami santriwati di bawah umur tersebut terungkap setelah ayah korban bersama penasehat hukum melaporkan kasus tersebut ke Polsek Sentolo pada 27 Desember 2021 lalu.

Ketua DPRD setempat Akhid Nuryati menjelaskan, Legislatif menetapkan perda KLA yang diharapkan menjadi payung hukum bagi ibu dan anak dalam mendapatkan hak-hak yang layak di tengah maraknya kasus pelecehan seksual. Akhid mengaku sangat prihatin munculnya sejumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kulonprogo yang dinilainya bertentangan dengan perda KLA.

“Kami merasa diuji di tengah hadirnya perda KLA. Bagaimana tidak saat kami sedang menetapkan perda malah kejadian asusila terhadap anak di bawah umur beruntun,” ungkap Akhid. (Rul)

BERITA REKOMENDASI