Jika Masih Ada Anak Terlantar, Penyelenggaranya KLA Belum Maksimal

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati SE mengingatkan penyelenggara Negara dan masyarakat berupaya maksimal memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Hal tersebut penting dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan sekaligus memperkuat dan meningkatkan status Kulonprogo sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

Dari sisi regulasi, Kulonprogo sesungguhnya sudah memiliki peraturan daerah (perda) inisiatif DPRD tentang KLA sebagai upaya Lembaga Legislatif merealisasikan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Karena itu hak anak dan perempuan diharapkan menjadi perhatian serius oleh para pihak baik legislatif, eksekutif maupun masyarakat umum.

“Perda inisiatif KLA yang dicetuskan Dewan tidak bisa dilaksanakan maksimal tanpa dukungan dan kerjasama dinas/ instansi terkait, lembaga vertikal termasuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kalurahan. Hal krusial yang saya titipkan kepada Ketua PKK di masing-masing kalurahan adalah pesan jangan sampai ada hak anak dan perempuan tidak terpenuhi. Apalagi sampai terlantar,” kata Akhid Nuryati saat menjadi pembicara Semiloka Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DPRD Kulonprogo di Omah Beji Wates, Minggu (19/12/2021).

Semiloka bertemakan ‘Peran Perempuan dan Keluarga Dalam Mendukung Terwujudnya KLA’ juga menampilkan pembicara Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Kulonprogo, Ernawati Sukeksi.

Akhid Nuryati mengingatkan, kalau masih ada hak anak dan perempuan belum terpenuhi maka penyelenggaraan pemerintah di kabupaten tersebut belum maksimal. “Artinya, pemerintah setempat bersama masyarakat belum mampu mewujudkan KLA secara maksimal. Apalagi masih ada bahkan banyak anak belum mendapatkan hak dasarnya seperti pendidikan dan kesehatan. Sehingga DPRD Kulonprogo mendorong Eksekutif dan masyarakat mengantisipasi jangan sampai ada anak maupun perempuan terlantar,” imbau Akhid.

BERITA REKOMENDASI