Kebijakan Penyaluran BPNT APBN Tak Lewat E-Warong, Petani Dirugikan

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Suplier atau pemasok komoditas pangan di Kulonprogo terimbas dengan kebijakan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) dari Anggaran Pendapatan Bantuan Nasional (APBN) periode Januari-Maret 2022 bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Akibat kebijakan tersebut puluhan ton beras yang rencananya disalurkan melalui e-warong saat ini menumpuk di gudang. Hal itu terjadi lantaran pihaknya jauh-jauh hari telah menyediakan komoditas pangan berupa beras untuk disalurkan kepada masyarakat penerima BPNT APBN. Tapi pada Maret 2022 penyaluran bantuan berupa uang tunai melalui kantor pos bukan e-warong.

“Januari, suplier sudah menyediakan 40 ton beras. Demikian juga pada Februari menyediakan 40 ton. Ternyata Maret, BPNT tidak disalurkan berupa pangan melalui e-warong tapi uang melalui kantor pos,” kata Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Panca Manunggal, Margiyono di Sogan Kapanewon Wates, Senin (7/3/2022).

“Kebijakan tersebut membuat gapoktan rugi. Bahan pangan sudah siap tinggal menerima order dari e-warong tapi ternyata tidak ada pembelian,” jelasnya menambahkan akibat kebijakan itu para petani di Kulonprogo juga mengalami kerugian, lantaran tidak bisa menjual gabah mereka.

“Karena di akhir Februari 2022 lalu komoditas beras tidak tersalurkan untuk BPNT maka ada 70 ton gabah dan 80 ton beras menumpuk di gudang kami,” tutur Margiyono.

Pihaknya menilai kebijakan penyaluran BPNT APBN tidak melalui e-warong akan berfek negatif, ke depan bahan pangan di Kulonprogo akan dibeli pedagang dari luar daerah. Kemudian di akhir 2022 nanti akan terjadi kenaikan harga terhadap bahan pangan tersebut.

BERITA REKOMENDASI