Kemensos Tetapkan Kulonprogo Sebagai KwSB Kedelapan

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Kabupaten Kulonprogo resmi ditetapkan sebagai Kawasan Siaga Bencana (KwSB) kedelapan di Indonesia oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Adapun KwSB dimaksud meliputi Kecamatan Temon, Galur, Panjatan dan Kecamatan Wates.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara dalam kunjungannya ke Kulonprogo mengatakan, pengembangan KwSB dilakukan sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat dalam mengantisipasi kejadian bencana luar biasa sekaligus mengurangi risiko bencana di kabupaten ini.

“Arahan presiden jelas, tingkatkan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana. Dipilihnya Kulonprogo sebagai daerah KwSB karena memang disini rawan bencana. Kemensos mencanangkan 471 Kawasan Siaga Bencana se-Indonesia termasuk Kabupaten Kulonprogo,” tegasnya, Rabu (19/08/2020).

Diungkapkan, pengembangan KwSB merupakan bentuk kegotongroyongan, sebab kalau hanya mengandalkan personil TNI, Polri, Tagana dan unsur pemerintah lainnya maka penanganan bencana tidak akan maksimal. Pada tahap awal jelasnya, KwSB dikembangkan di tujuh kecamatan di Kabupaten Cilacap dan Kebumen, Jateng serta Kabupaten Pangandaran, Jabar.

Ketujuh kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih Kabupaten Pangandaran sedangkan Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dan Kecamatan Ayah serta Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

“Ditujuh itu terdapat desa-desa yang berdasarkan hasil pemetaan BMKG berisiko tinggi dan berada pada jalur Megathrust. Sebagian desa ada yang memiliki risiko rendah terhadap bencana tapi diharapkan dapat menjadi daerah penyangga ketika terjadi bencana,” kata mantan anggota DPR RI dua periode.

Lebih lanjut diungkapkan, pengembangan kampung siaga bencana menjadi kawasan siaga bencana untuk mengantisipasi bahaya bencana alam seperti tanah longsor, banjir bahkan kemungkinan terjadinya Megathrust karena tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang dapat memicu tsunami.

“Kami akan terus kembangkan KSB dari kampung siaga bencana menjadi kawasan siaga bencana untuk daerah yang ancaman bencananya besar. Untuk kampung siaga bencana saat ini sudah ada 741,” tuturnya.

Mantan ketua IMI dua periode tersebut mengatakan, rakor menjadi momentum menyelaraskan komunikasi dan langkah seluruh mitra kerja Kemensos di tingkat provinsi, kota/ kabupaten maupun kecamatan hingga desa. “Kemensos hanya salah satu instansi di tingkat pusat yang menangani bencana alam, sedangkan penanganan bencana alam harus dilakukan secara terpadu, baik di pusat maupun daerah, pada semua tahapan penanggulangan bencana mulai dari pra, saat dan pascabencana,” ujarnya.

Dalam KwSB tuturnya, masyarakat diberikan edukasi dan simulasi tentang mengantisipasi jika terjadi bencana dengan tujuan agar warga tahu harus berbuat saat bencana melanda. “Saat bencana terjadi, warga kawasan siaga bencana sudah benar-benar ready. Itu yang penting,” tegasnya. (Rul)

BERITA REKOMENDASI