Kulonprogo 3 Terbaik Nasional Penanganan Stunting

Editor: Agus Sigit

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Bupati Kulonprogo Drs Sutedjo optimis pada 2024 angka stunting di wilayah kabupaten ini hanya sembilan persen. Saat ini Kulonprogo berada di peringkat 3 terbaik Nasional dalam capaian penanganan kasus stunting. Secara nasional target tahun 2024 yakni 14 persen, sementara pada 2021 angka stunting di Kulonprogo tinggal 14,9 persen.

“Artinya, jika di tahun 2022 bisa turun dua persen saja maka tinggal 13 persen dan kalau 2023 bisa turun lagi dua persen maka tinggal 11 persen. Sehingga pada 2024 optimis satu digit saja, jadi ketika 2024 nasional target 14%, maka Kulonprogo 9 %,” kata Bupati setempat, Drs Sutedjo didampingi Kepala Dinas PMDPPKB, Drs Ariyadi usai membuka Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK, Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kulonprogo, di Hotel Cordia, Kompleks YIA, Selasa (19/4).

Dijelaskan, stunting menimbulkan dampak sangat besar, sehingga intervensinya juga harus melibatkan banyak pihak, karena stunting tidak hanya berdampak fisik, tapi juga motorik otak dan organ tubuh lainnya tidak bekerja maksimal. “Bicara stunting bukan hanya soal bagaimana anak tumbuh gagah dan cerdas tapi ada sasaran yang lebih besar, yakni menyelamatkan keberlangsungan sebuah bangsa. Sementara angka stunting Indonesia masih di atas 27 persen, jauh di bawah standar WHO 20 %. Artinya dari 5 juta kelahiran, masih 1,2 juta anak Indonesia dalam kondisi stunting,” jelas bupati.

Diibaratkan petani merawat padi, tidak hanya dengan pupuk atau cukup disiangi, tapi lahan tempat bercocok tanam juga harus benar-benar dipersiapkan, untuk jaminan bibit padi pilihan tumbuh subur dengan hasil yang memuaskan. “Pemkab Kulonprogo jauh hari sudah menggandeng Kementerian Agama mempersiapkan para calon manten,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY, Shodiqin MM mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan BKKBN tidak hanya sebatas masalah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saja, tapi juga menyangkut Keluarga Sejahtera.

“Kegiatan ini untuk penguatan program pembangunan keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas, BKKBN mendapat prioritas percepatan perbaikan gizi melalui Proyek Prioritas Nasional melalui Promosi dan KIE 1000 Hari Pertama Kehidupan sebagai salah satu upaya pencegahan Stunting,” ungkapnya.

Lebih lanjut diungkapkan, pembangunan SDM harus dimulai sejak janin masih dalam kandungan, karena saat itu proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sudah berlangsung. Dalam keseluruhan siklus hidup manusia, usia 0-6 tahun merupakan periode kritis bagi perkembangan otak atau lebih dikenal dengan periode emas. Permasalahan di Indonesia saat ini adalah tentang masalah gizi ganda, yakni kekurangan gizi seperti wasting (kurus) dan stunting (pendek) pada balita, anemia pada remaja dan ibu hamil serta kelebihan gizi termasuk obesitas baik pada balita maupun orang dewasa.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 14 pesen pada 2024 dari yang saat ini 27 persen. Anak kerdil di Indonesia tidak hanya dialami keluarga miskin dan kurang mampu, tetapi juga dialami keluarga di atas 40 persen tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. “Saat ini isu stunting atau gizi buruk kronis mendapat perhatian serius. Pencegahan stunting menjadi salah satu Program Prioritas Nasional,” tegasnya. (Rul)

 

BERITA REKOMENDASI