Kulonprogo Masih Kurang Penggunaan Aplikasi ‘E-Goverment’

“Pertemuan intuk mengkaji kinerja pengelolaan internet yang terintegrasi dan sebagai ruang pusat kendali dalam layanan informasi publik, teknologi dan integrasi data serta aplikasi, Kabupaten Kulonprogo masih kurang,” ujarnya.

Sesuai Perpres 95/ 2018 tentang SPBE, mengharuskan semua pemerintah kabupaten/ kota menerapkan sistem aplikasi yang terintegrasi sebagai jalan tol sistem digital dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sehingga tercipta efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas, guna menekan penyimpangan.

Sekda Astungkoro mengatakan, proses yang paling sulit adalah integrasi perencanaan dan keuangan. Sampai hari ini perubahan data dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masih dilakukan secara manual. Sedangkan sistem yang ada di badan tersebut dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) masih sendiri-sendiri. Yang satu sumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan yang satu, produk lokal sehingga belum terintegrasi dengan baik.

BERITA REKOMENDASI