Kulonprogo Punya MPP, Pertama di DIY – Jateng

WATES, KRJOGJA.com – Kabupaten Kulonprogo sudah mempunyai Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jl KH Ahmad Dahlan Wates. MPP di-soft launching Jumat (28/12/2018) oleh Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) dengan didampingi Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Wilayah III Kemenpan RB, Dra Damayani Tyastianti MQM dan Sekda Ir RM Astungkoro MHum. Ini adalah merupakan MPP yang pertama di DIY dan Jawa Tengah. Peresmian MPP yang diisi 11 instansi vertikal dan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut telah sesuai target.

Dijelaskan Damayani, pada Februari 2018, sebanyak 15 kepala daerah menandatangani kesepakatan pembangunan MPP, namun hingga menjelang akhir tahun hanya enam termasuk Kulonprogo yang merealisasikannya. Beberapa di antaranya ada yang karena ditunda untuk diresmikan tahun depan, ada juga yang masih terganjal infrastruktur. 

"Kulonprogo ini merupakan ke-11 di seluruh Indonesia, sebelumnya sudah ada MPP di Jakarta, Surabaya, Banyuwangi dan beberapa provinsi lainnya," ucapnya. 
 
Menurutnya, MPP tahap pertama menyatukan tempat pelayanan. Harapannya ke depan mengintegrasikan sistemnya, yakni OSS, sehingga semua nanti terpadu. "Meski layanan sebenarnya banyak ke online, cuma karakteristik masyarakat Indonesia tidak semuanya paham dengan IT, maka layanan offline tetap diberikan layanannya," kata Damayani.

Muh Ajrudin Akbar SSosI Ketua  Komisi I DPRD Kulonprogo mengapresiasi pembukaan atau soft launching Mal Pelayanan Publik. "Kami berharap pelayanan publik yang selama ini seakan-akan dirasakan masyarakat, kadang ada yang mengatakan dipingpong sana sini dan sebagainya, maka  MPP ini akan menjadi solusi yang terbaik bagi masyarakat. Pemkab Kulonprogo menjadi institusi yang betul-betul mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat," katanya.

Ajrudin kebih lanjut mengatakan, karena ini baru soft lauching, dalam operasional akan kita lihat ke depan, kira-kira apa yang akan dievaluasi. Tetapi yang ada saat ini dan yang dirasakan dengan adanya kerumunan yang banyak ini membuat udara panas dan pengap. "Tadi sudah saya obrolkan dengan beberapa pimpinan OPD, butuh perencanaan yang matang sejak awal," ujar Ajrudin.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo berharap dengan adanya MPP diharapkan mampu mempercepat dan menyederhanakan layanan perizinan secara offline kepada masyarakat. Bila layanan bisa cepat dan sederhana maka manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat. Selain itu dengan layanan yang terintegrasi di MPP maka jumlah masyarakat yang dilayani lebih banyak. "Dengan layanan yang terintegrasi satu atap, MPP bisa bebas praktik korupsi. Sebab yang lebih penting di balik sukses dengan layanan integrasi itu adalah bebas korupsi. Di sini kita bebas korupsi," tandasnya.

Dikatakan Hasto, meski telah ada MPP untuk mengakomodir bantuan pelayanan perizinan secara offline, masyarakat diharapkan lebih mengedepankan pengurusan izin melalui Online Single Submission (OSS). Masyarakat  diharapkan dalam pengurusan izin secara virtual. "Harapan saya ramai masyarakat tidak ramai di MPP, namun di virtual. Jadi bukan di offline-nya. Secara (pengurusan izin) online jadi pekerjaan rumah (PR), harus ada One Single Website. Kami sudah MoU dengan New Zealand untuk mengembangkan itu agar OPD bisa sukses mengintegrasikan secara online," tambah Hasto.(Wid)

BERITA REKOMENDASI