Kulonprogo Tambah Satu Dinas

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO (KRjogja.com) – Setelah Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) dievaluasi Gubernur DIY maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo harus menambahkan satu dinas, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Dalam perda sebelum dievaluasi gubernur urusannya masuk Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rkayat dan Kawasan Permukiman. Dengan demikian, dinas yang semula disepakati eksekutif dan legislatif berjumlah 19 bertambah jadi 20.

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja (raker) DPRD Kulonprogo dengan pemkab di gedung dewan setempat. Raker dipimpin Wakil Ketua DPRD Ponimin Budi Hartono SE, diikuti eks anggota pansus PSPD, Kabag Organisasi Setda Sarji serta beberapa staf.

Dalam perda yang telah ditetapkan akhir bulan lalu, Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemkab Kulonprogo terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah,  tiga badan, 19 dinas dan 12 kecamatan. “Dengan adanya evaluasi tersebut maka perlu dilakukan perubahan atas perda yang telah ditetapkan, sesuai dengan persetujuan gubernur,” kata Sarji kepada KRjogja.com, Jumat (16/09/2016).

Selain penambahan jumlah dinas dalam persetujuan gubernur juga ada beberapa perubahan berupa pergeseran bidang bagi beberapa dinas. Antara lain untuk bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang semula ditempatkan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digeser ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Menanggapi hal tersebut, Ponimin dan eks anggota pansus menyatakan setuju atas beberapa perubahan materi perda untuk disesuaikan dengan persetujuan gubernur. Kendati demikian, Ponimin berharap agar dalam penyusunan struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemkab mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan SDM yang ada.

Selama ini, tambah Ponimin, dewan sering menerima keluhan dari pejabat eselon IV di beberapa SKPD. Mereka mengeluh tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal karena tidak mempunyai staf dan alokasi anggarannya terbatas. Padahal uraian tugasnya cukup banyak.

“Hal-hal seperti itu perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun SOTK. Pembentukan bidang dan seksi harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas PNS serta kemampuan anggaran. Tidak perlu memaksakan diri untuk menerapkan pola maksimal. Yang penting mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif,” tandas Ponimin. (Rul)

BERITA REKOMENDASI