Mbandel, 22 Usaha Tambang di Kulonprogo Diberi Surat Teguran

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Di Kabupaten Kulonprogo terdapat 21 usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan 4 usaha yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulonprogo tahun 2019 sebanyak 17 usaha diberikan Surat Teguran I dan 5 usaha mendapatkan Surat Teguran II. 

Kepala DLH Kabupaten Kulonprogo Arif Prastowo SSos MSi dalam keterangannya kepada media beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa 
tujuan pengawasan untuk memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, Izin Lingkungan, dan Izin PPLH meliputi Izin Pembuangan atau Pemanfaatan Air Limbah, Izin TPS LB3, dalam menjamin kelestarian fungsi lingkungan dari suatu usaha atau kegiatan. 
Hasil pengawasan, lanjut Arif, sebagian besar penambangan tidak sesuai dengan desain dan rencana teknis yang telah direkomendasikan. Berdasar realita di lapangan menunjukkan arah penambangan menyesuaikan progres kerelaan lahan dan kebutuhan pasar berakibat penambangan tidak sesuai dengan rencana awal. Reklamasi dan revegetasi yang bersifat progresif banyak tidak sesuai rencana, bentuk jenjang tidak seperti tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

“Penyimpanan dan pengamanan tanah pucuk (top soil) belum optimal. Banyak yang tidak menyediakan area khusus penyimpanan, bahkan ada penempatannya membahayakan pemukiman dan merusak fungsi sempadan sungai. Pelibatan atau koordinasi terhadap wilayah desa setempat pada usaha pertambangan tidak optimal. Sering ditemukan desa tidak tahu progres pelaksanaan kesepakatan antara masyarakat dengan penambang, progres kerelaan dan kompensasi lahan, dan pemberian corporate social responsibility,” kata Arif. 

Ditemukan juga bentuk program pemberdayaan masyarakat sering tidak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang telah disetujui. Sering terjadi adanya bantuan langsung yang diserahkan ke kas pedukuhan dalam bentuk uang, sehingga peran serta penambang dalam pemberdayaan masyarakat dan upaya peningkatan nilai tambah untuk masyarakat menjadi tidak maksimal.

Arif juga menyatakan, sebagian besar usaha pertambangan tidak melakukan pemeriksaan kualitas udara dan belum melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 seperti oli bekas, secara benar. 
Dalam hal pelaporan, sebagian besar pemegang izin belum menyampaikan laporan pelaksanaan Izin Lingkungan/rekomendasi dokumen lingkungan secara berkala yaitu setiap 6 bulan sekali. Adapula pemegang izin yang tidak kooperatif dalam kegiatan pengawasan, tidak melakukan pendampingan dan tidak menindaklanjuti surat teguran.

Hasil pengawasan tersebut, tambah Arif, pihaknya merekomendasikan agar dilakukan koordinasi dan evaluasi terkait permasalahan teknik dan sosial yang menyebabkan penambangan tidak sesuai rencana teknis, sebagai acuan perbaikan kebijakan dalam pengelolaan usaha pertambangan. "Terhadap keberadaan tambang ilegal, harus segera ditindak tegas oleh pihak berwajib. Harus dilakukan penegakan hukum bagi usaha pertambangan yang tidak berizin, agar menimbulkan persepsi positif bagi langkah penegakan hukum bagi usaha yang telah berizin," ujarnya.(Wid)

BERITA REKOMENDASI