Paguyuban Bodronoyo Desak Dewan Segera Sahkan Raperda Lurah

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo didesak segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lurah. Pengurus Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Seluruh Kulonprogo (Bodronoyo) khawatir molornya pengesahan regulasi tersebut akan mempengaruhi penganggaran pemilihan lurah pada 2021 mendatang.

“Kami berharap raperda segera disahkan jadi perda, kemudian eksektuif menerbitkan peraturan bupati (perbup). Kalau pengesahannya akhir tahun tentu akan menyulitkan pemerintah kalurahan dalam mengatur ritme pembuatan regulasi untuk tahun 2021,” kata Ketua Umum Bodronoyo Dwi Andana, Kamis (02/07/2020).

Sementara itu Ketua Bodronoyo Anton Supriyono mengatakan, pada 17 Juni lalu, Dewan telah mengundang Pengurus Bodronoyo publik hearing Raperda Lurah dihadiri Ketua DPRD Akhid Nuryati, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Lurah Suprapto dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD Dalduk dan KB) Sudarmanto SIP.

“Dalam publik hearing, kami menyoroti tentang lamanya Penjabat (Pj) lurah menjabat sampai direncanakannya pemilihan lurah serentak di 35 kalurahan di Kulonprogo, Oktober 2021. Selain itu perihal Pj lurah yang sampai sekarang belum memberi hak-hak atau pengarem-arem sesuai peraturan bagi lurah yang sudah purna,” ungkapnya.

Demikian juga terkait Pj lurah yang berasal dari luar wilayah kecamatan, hal tersebut akan mempengaruhi kinerja Pj lurah bersangkutan. Karena itu pihaknya minta dalam Perbup tentang Lurah nanti diatur tentang Pj lurah jangan seperti sekarang terlalu lama menjabat apalagi ASN yang tinggal di luar wilayah kecamatan akan mempengaruhi kinerja bahkan bisa menimbulkan polemik di internal perangkat kelurahan termasuk dalam pelayanan pada masyarakat.

Usulan Pengurus Bodronoyo didukung Ketua Dewan Akhid Nuryati. Dalam publik hearing dirinya mencontohkan Pj lurah di salah satu Kapanewon Temon yang berdomilisi di daerah Utara Kulonprogo sering tidak masuk kantor, mungkin karena jauhnya jarak tempat tinggal dengan tempatnya menjabat Pj lurah.

Sehingga diusulkan agar Pj lurah diangkat dari kecamatan setempat. Sekretaris Bodronoyo, Dani Pristiawan menegaskan kalau pengesahan raperda menjadi perda molor terus, akan mempengaruhi pemerintah kalurahan dalam membuat anggaran pemilihan lurah. Selain itu juga akan merubah jadwal yang lainnya.

Ketua Pansus Raperda Lurah DPRD Kulonprogo, Suprapto mengakui penetapan raperda memang mundur dari jadwal karena kesibukan. Seharusnya awal Juli paripurna tapi mundur beberapa hari. “Besok 7 Juli checking draft dan 10 Juli paripurna,” ujarnya.

Sebetulnya, kata Suprapto, dengan Perda No 2/2015 tentang Desa perbedaannya tipis sekali, hanya ditambah UU No 13/2012 tentang Keistimewaan. Kalau sekarang lurah dilantik bupati nanti ada pengukuhan oleh gubernur, kalau dulu tidak ada. Pemilihan lurah serentak November 2021 yakni 69 kalurahan di Kulonprogo. Berikutnya, sisanya 18 kalurahan, diharapkan 2027 baru bisa serentak pada 87 kalurahan se-Kulonprogo.

Menurut Kepala Dinas PMD Dalduk & KB, Sudarmanto MSi, desakan Bodronoyo agar raperda segera disahkan jadi perda sudah diakomodir, usulan-usulan yang mereka sampaikan sudah dimasukkan dalam rencana perubahan raperda. Hanya karena pentahapannya saja, karena juga harus ada konsultasi dari DIY dari hasil bahasan, kemudian checking draft terakhir dengan Dewan. “Prinsip secara materi yang menjadi bagian komponen masukan Bodronoyo dari regulasi di atasnya juga sudah diakomodir,” jelasnya. (Rul/Wid)

BERITA REKOMENDASI