Pekerja PT Kurnia Bumi Pertiwi Minta Hak-haknya

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Ratusan pekerja PT Kurnia Bumi Pertiwi melakukan aksi damai dan audiensi dengan DPRD Kabupaten Kulonprogo untuk meminta anggota Dewan dapat memediasi para pekerja dengan pabrik arang briket tempat mereka bekerja. Para pekerja ini menuntut pemberian hak-haknya sesuai perundangan-undangan yang berlaku.

Mereka diterima Ketua DPRD Kabupaten Akhid Nuryati SE beserta Wakil Ketua, Komisi, serta dinas terkait, Kamis (27/01/2022) di Ruang Kresna Gedung DPRD setempat. Para pekerja didampingi Pembina Patriot Garuda Nusantara (PGN) Toni HP, Ketua PGN Yusron selaku pendamping Serikat Buruh.

Dikatakan Yusron, para pekerja ini sudah bekerja bertahun-tahun sejak pabrik tersebut berdiri. Tapi sudah sejak dua tahun mereka dirumahkan dengan alasan pandemi, tidak produksi, tetapi tidak diberikan kompensasi.

“Sebagian mereka sudah bekerja 20 tahun. Oleh PT Kurnia Bumi Pertiwi ini dikekang karena hak karyawan tetap dan terikat, sehingga mereka tidak bisa bekerja di lain tempat. Tetapi tidak diberikan kompensasi, kesejahteraan,” papar Yusron.

Para pekerja sudah sepakat untuk di PHK. Sehingga bisa bekerja di institusi lain. Tapi sebelumnya mereka harus diberi hak-haknya yakni pesangon, penghargaan, dan menuntut asuransi tenaga kerja.

“Ini yang ingin kita perjuangkan. Seharusnya mereka menerima pesangon dan asuransi tenaga kerja, berkisar Rp 50 juta,” ujarnya.

Hal yang sama dikemukakan Ketua Serikat Buruh Kuda Laut PT Kurnia Bumi Pertiwi Subandi. Pihaknya, kata Subandi, meminta hak-hak karyawan yang bekerja selama kurang-lebih 20 Tahun, karena kelanjutan perusahaan tidak jelas dan pihaknya minta di PHK. Dari April 2020 sampai saat ini, status pekerja tidak jelas. Tidak dipekerjaan, tidak diupah, padahal statusnya adalah karyawan tetap.

“Kami mengharapkan DPRD Kulonprogo dapat memediasi persoalan status kami yang digantung selama dua tahun. Kami minta DPRD Kulonprogo untuk memediasi, supaya perusahaan memberikan hak-hak semua karyawan, perusahaan membayarkan premi BPJS dan Jamsostek agar supaya dibereskan,” harap Subandi saat melakukan audiensi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo Nurwahyudi menuturkan tahun 2019 dan 2021, pihaknya mendapatkan aduan persoalan hubungan industrian antara pekerja dan perusahaan PT Kurnia Bumi Pertiwi. Disnakertrans sudah berupaya melakukan penyelesaian secara bipartit.

“Kami sudah melakukan mediasi persoalan hubungan industrial dengan penyelesaian bipartit. Tapi tidak ada tindak lanjut penyelesaian dari PT Kurnia Bumi Pertiwi. Persoalan ini sudah kami limpahkan ke Disnaker DIY untuk diselesaikan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati SE berharap pemilik PT Kurnia Bumi Pertiwi briket arang agar segera merespon atas tuntutan pekerja tetap perusahaan tersebut agar ada kejelasan status yang terciderai selama ini.

“Kami mengimbau kepada pemilik PT Kurnia Bumi Pertiwi dapat menyelesaikan secara baik-baik persoalan ini. Sehingga ada solusi terbaik bagi pekerja,” pinta Akhid. (Wid/Rul)

BERITA REKOMENDASI