Pelaksanaan Kalurahan, Sekdes Siapkan Pelantikan Pamong

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Sekretaris Desa (Sekdes) se-Kulonprogo diminta mengadakan persiapan untuk pelantikan para perangkat desa menjadi pamong kalurahan. Paling lambat pelaksanaan pelantikan pada Kamis (30/1/2020) depan, tiga hari setelah pelantikan dan pengukuhan lurah sebagai pemangku keistimewaan DIY. 

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan para Sekdes yang diselenggarakan Bagian Organisasi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDP2KB) di Pemkab Kulonprogo, Kamis (23/1/2020). 

Kepala Seksi Kelembagaan Aparatur Pemerintah Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PMDP2KB Kulonprogo, Risdiyanto meminta para Sekdes segera mempersiapkan untuk pelantikan pamong kelurahan.

Pelantikan lebih cepat lebih baik dijadwalkan mulai tanggal 28 sampai 30 Januari 2020. "Pelaksanaan dapat dilaksanakan di kantor kalurahan atau kolektif dikoordinasikan melalui kapanewon," ujar Risdiyanto seusai mengadakan pertemuan dengan para Sekdes.

Sehari sebelum mengadakan pertemuan dengan para Sekdes, Rabu (22/1/2020), mengadakan pertemuan dengan para Kepala Desa (Kades), termasuk Pejabat (Pj) Kades dalam rangka persiapan perubahan sebutan desa menjadi kalurahan.

Menurutnya, pelantikan jabatan kades menjadi lurah oleh Bupati Kulonprogo dilaksanakan Senin (27/1/2020) di Kepatihan DIY. Pada kesempatan tersebut sekaligus pengukuhan para lurah sebagai pemangku Keistimewaan DIY di kalurahan oleh Gubernur DIY. 

Masing-masing Pemerintahan Desa (Pemdes) memiliki waktu tiga hari setelah pelantikan dan pengukuhan lurah, menyusun jadwal pelantikan perangkat desa menjadi pamong kalurahan. Persiapan dan pelaksanaan dijadwalkan mulai Selasa (28/1/2020) sampai Kamis (30/1/2020). 

Pelantikan pamong kalurahan dilakukan oleh lurah dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Lurah tentang Pengambilan Sumpah/Janji Pamong Kalurahan. Terhitung sejak itu sudah melaksanakan naskah dan tata kerja pemerintahan kalurahan.

Terkait terhadap kelembagaan atau administrasi pemerintahan yang menggunakan sebutan desa, katanya, secara otomatis mengikuti naskah dan tata kerja kalurahan.

"Seperti sebutan Badan Permusyawaratan Desa berubah menjadi Badan Permusyawaratan Kalurahan. Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan," jelas Risdiyanto.(Ras)

BERITA REKOMENDASI