Peluang Petambak Selatan YIA Hanya Pindah Ke Galur

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Bangunan bukan merupakan alat mitigasi bencana tsunami dan yang paling efektif untuk menahan terjangan gelombang tsunami adalah tanaman atau pohon. Sehingga pembersihan lahan tambak udang dan pembangunan green belt atau sabuk hijau Bandara Internasional Yogyakarta/ Yogyakarta International Airport (BIY/ YIA) merupakan keniscayaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo Drs Ariadi saat berlangsung audiensi Paguyuban Petambak Udang Glagah, Palihan, Jangkaran (Galitanjang) yang terdampak pembangunan sabuk hijau BIY dengan unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo di Ruang Rapat Binangun IV, kompleks pemkab setempat, Rabu (24/07/2019).

Hingga pertemuan berakhir belum ada kesepakatan terkait nasib petambak setelah digusur nanti. Pertemuan dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kulonprogo, Bambang Tri Budi Hartono, Kepala Pelaksana BPBD Drs Ariadi dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Ir Sudarna, unsur Satpol PP dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulonprogo.

Bambang Tri mengusulkan pemindahan tambak ke kawasan budidaya air payau di Desa Banaran, Kecamatan Galur. Apalagi review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kulonprogo sudah menambah luasan zonase budidaya perikanan air payau yang semula hanya 30 hektare (ha) menjadi 116 ha. "Rencana yang telah masuk dalam review RTRW Kabupaten Kulonprogo tersebut hari ini sedang diusulkan ke pemerintah pusat dan menunggu hasil rekomendasi. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sedang memperjuangkan agar bisa direalisasikan," katanya.

Bambang menegaskan, pemindahan para petambak udang di selatan BIY mutlak dilakukan karena petambak sudah tidak mungkin lagi beroperasi di lokasi sekarang, karena termasuk kawasan lindung atau konservasi. Untuk kegiatan usaha, baik tambak udang, pariwisata, industri dan perdagangan sudah ditentukan, yakni masuk dalam kawasan budidaya.

"Sebetulnya kami tidak ingin menutup kegiatan usaha, tapi karena dampak pembangunan green belt, maka dilakukan penataan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Kepala DKP Kulonprogo, Ir Sudarna mengatakan dirinya bisa memahami pertemuan yang belum mencapai kesepakatan. Dijelaskan belum adanya keputusan dari Paguyuban Galitanjang bukan merupakan penolakan. Sebab ada proses panjang sebelum akhirnya paguyuban tersebut menentukan sikap.

"Petambak itu bukan tidak setuju tapi karena pemindahan tantangannya lebih berat. Ketemu orang lain kan diperlukan kerjasama," jelasnya.

Sudarna meyakini tidak ada perubahan lagi rencana pemindahan para petambak ke lokasi yang baru, karena hanya itu satu-satunya peluang agar para petambak udang di selatan YIA tetap menjalankan usahanya.

Ketua Paguyuban Galitanjang, Agung Supriyanto mengaku masih pikir-pikir tentang rencana pemindahan mereka ke Pantai Trisik Bandaran. Karena kalau langsung disetujui, pihaknya khawatir akan menimbulkan gejolak baru antara Galitanjang dengan petambak di Banaran.

Pihaknya berharap ada solusi lain yang bisa mengakomodir Galitanjang. Opsi yang mereka tawarkan membiarkan Galitanjang tetap beroperasi di selatan BIY, dengan syarat petambak merawat sabuk hijau.

Dirinya meyakini ada solusi agar usaha tambak tetap beroperasi di selatan BIY bersamaan dengan penanaman pohon cemara udang. Agung menegaskan, selama belum ada solusi konkrit dari pemerintah, Galitanjang tetap akan beroperasi meski sudah ada imbauan pengosongan lahan maksimal bulan Oktober 2019. (Rul)

BERITA REKOMENDASI