Pembayaran Ganti Kerugian Mencapai 95 Persen

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO (KRjogja.com) – Tim Pelaksana Pengadaan Tanah New Yogyakarta International Airport (NYIA) optimis jumlah warga terdampak yang tidak memenuhi undangan pembayaran ganti kerugian pada hari terakhir di Balai Desa Glagah dan Palihan Kecamatan, Temon, Selasa (29/11/2016) hanya sedikit sekali. Projeck Manager Proyek Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura (AP) I R Sujiastono memperkirakan jumlahnya sekitar lima persen saja.

"Dari 239 orang yang kami undang untuk pembayaran ganti kerugian tahap ketiga selama dua hari, Senin – Selasa (28-29/11/2016) paling yang tidak terealisasi jumlahnya sekitar lima persen saja. Buktinya di Balai Desa Palihan pada pembayaran ganti kerugian Senin (28/11), 66 orang yang diundang semuanya terealisasi (terbayarkan). Sedangkan di Balai Desa Glagah pada hari yang sama, kami mengundang 58 orang dengan estimasi anggaran Rp 65.030.008.140 yang hadir dan terealisasi sebanyak 32 orang dengan jumlah uang kerugian yang kami bayar Rp 35.465.902.500," terangnya di Balai Desa Glagah, Selasa (29/11/2016).

Dengan terealisasinya 32 orang warga Glagah tersebut maka yang belum mendapat ganti kerugian sebanyak 26 orang dengan estimasi anggaran Rp 29.564.105.640 dan itu mereka manfaatkan pada Selasa (29/11) bersamaan dengan 59 orang yang memang jadwal mereka menerima pembayaran ganti kerugian. Menurutnya, 95 persen warga terdampak menerima uang ganti kerugian sudah sangat bagus, mengingat dalam undang-undang (uu) bisa mencapai 75 persen saja sudah bagus. Masih adanya warga yang belum menerima ganti kerugian disebabkan belum datang ke balai desa atau data kepemilihan lahan belum lengkap dan memang menolak menerima ganti kerugian.

Sujiastono kembali menegaskan, bagi warga yang sampai batas akhir pembayaran ganti kerugian tidak datang ke Balai Desa Glagah maupun Palihan maka jatah ganti kerugian mereka akan dikonsinyasi atau dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Wates. "Kami sangat berharap warga yang diundang tim hendaknya memanfaatkan kesempatan, sehingga uang mereka tidak kami titipkan di pengadilan. Perlu diingat begitu dikonsinyasi maka secara otomatis warga kehilangan atas hak lahan mereka," terangnya.

Langkah itu merupakan perintah UU no 2/ 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. "Mengacu uu tersebut meski uang ganti kerugian hanya terealisasi 95 persen tapi secara otomatis akan tereksekusi 100 persen. Karena kalau warga tidak mau kami titipkan di pengadilan dan hak warga habis," ujarnya.

Humas Proyek Pembangunan Bandara Temon dari PT AP I, Didik Catur mengimbau warga terdampak yang sudah meminta relokasi hendaknya memanfaatkan waktu pendaftaran yang dilakukan oleh pihak Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo. Hal tersebut penting karena kalau sampai batas waktu yang telah ditentukan ada warga yang semula meminta relokasi tapi tidak mendaftar maka namanya akan dicoret dan yang bersangkutan tidak akan mendapatkan relokasi baik di tanah kas desa maupun magersari (lahan Paku Alaman).

Berdasarkan informasi, warga yang minta relokasi di tanah kas desa saat ini tercatat 268 kepala keluarga (KK) sedangkan di lahan magersari 45 KK. "Yang tahu persis masalah relokasi Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo," tegas Didik Catur. (Rul)

BERITA REKOMENDASI