Pemberdayaan Masyarakat Dipertanyakan Patra Pansel

WATES, KRJOGJA.com – Paguyuban Warga Terdampak Bandara Pantai Selatan (Patra Pansel) mengeluhkan adanya kesimpangsiuran informasi terkait pembangunan bandara, serta mempertanyakan pemberdayaan masyarakat diantaranya terkait masalah program pelatihan yang belum ada kelanjutannya.

Menurut salah satu pengurus Patra Pansel, Ferry, di lapangan masalah megaproyek tersebut informasinya memang simpang siur, sehingga masyarakat minim informasi. "Misalnya masalah ruang usaha, ataupun terkait rekrutmen. Pihaknya menginginkan kepastian adanya pemberdayaan warga secara jelas dalam megaproyek itu. Tidak hanya berbentuk pelatihan, tapi penyaluran kerja juga secara langsung," kata Ferry saat audiensi Patra Pansel dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Ir RM Astungkoro MHum yang didampingi Asisten II Setda Triyono SIP MSi, Senin (11/09/2017).

Patra Pansel merupakan paguyubawarga terdampak pembangunan bandara dari lima desa terdampak. Terbentuk awal 2017 sudah mengantongi surat pengesahan pembentukan organisasi dari Depkumham. "Patra Pansel minta kejelasan informasi bagi warga agar bisa terlibat dalam lingkup pekerjaan di bandara. Baik semasa pembangunan fisik maupun sesudah bandara beroperasi ," ujarnya.

Patra Pansel berharap pula adanya kejelasan terhadap pembangunan pariwisata ke depan. Sebab banyak warga terdampak yang sudah beralih profesi dari sektor pertanian ke pariwisata. Bila pariwisata tidak jelas nasibnya, maka ini akan membuat warga  mau kerja apa. Sedangkan mereka mengandalkan menjadi tukang parkir, toko oleh-oleh, berdagang kuliner di Pantai Glagah, serta lainnya.

Sekda Astungkoro memahami yang dirasakan warga yang tergabung dalam Patra Pansel. Namun Astungkoro juga menyarankan agar Patra Pansel harus meningkatkan keterampilan dan kemampuannya, sehingga ketika ada yang minta sesuai kualifikasi sudah siap.

"Patra Pansel harus berada di depan tidak hanya mewakili satu atau dua desa namun semua desa terdampak untuk ikut serta di dalamnya," ujarnya sambil menyatakan pihaknya akan mengkonekkan dengan AP I maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terkait masalah ketenagakerjaan.

Astungkoro menambahkan, membangun bandara bisa sampai 6 tahun. Sehingga masih banyak peluang yang bisa ditangkap dalam proses pembangunan tersebut. "Tahun 2019 bandara juga belum bisa 100 persen selesai, namun sudah bisa landing dan take off," katanya.

Lebih lanjut Astungkoro menambahkan, pariwisata di selatan kawasan lahan bandara, masih dilakukan kajian penataan berdasarkan nota kesepahaman (MoU) dengan PT Angkasa Pura I. Sebab PT AP I mempunyai rencana membuat barrier di sisi selatan dan kajian terhadap sisi keamanan operasional bandara jika ada keramaian wisatawan di dekat lahan bandara.(Wid)
 

BERITA REKOMENDASI