Pemdes Diminta Implementasikan Perda Keterwakilan Perempuan

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Pemerintah desa diminta mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Kulonprogo tentang keterwakilan perempuan dalam unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang akan diterapkan Agustus 2019. Adanya perda ini, minimal terdapat satu perempuan yang menjadi anggota BPD, sehingga dalam pembahasan APBDes bisa berorientasi responsif gender.

Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo, Akhid Nuryati SE berharap tidak hanya satu, misalnya ada sembilan anggota di BPD, bisa ada dua atau tiga perempuan. Dari responsif gender, maka pemerintah desa bisa serius memperhatikan kesetaraan gender dari segala aspek ataupun pemanfaatannya serta dapat melahirkan asas keadilan gender di tingkat desa.

“Melalui Perda BPD ini, ketugasan perempuan bakal dijamin oleh hukum. Sebab BPD berperan dalam perencanaan hingga penyusunan APBDes, menampung aspirasi masyarakat desa, termasuk menjalankan pengawasan,” ujar Akhid.

Diungkapkan Akhid, kewajiban akan keterwakilan perempuan dalam BPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Minimal ada satu perempuan dari jumlah anggota BPD yang beranggotakan paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang. (Wid)

BERITA REKOMENDASI