Pemdes Diminta Verifikasi Tanah Desa Bersertipikat

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) Kulonprogo meminta Pemerintahan Desa (Pemdes) segera melakukan verifikasi tanah desa bersertipikat untuk mengetahui kejelasan asal usul tanah desa di wilayahnya. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan dengan perangkat desa dari 87 desa se-Kulonprogo di Aula Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Kulonprogo, Rabu (28/08/2019) kemarin.

”Tujuan verifikasi untuk mengetahui asal usul tanah desa di masing-masing desa. Data sudah jelas ada di desa tetapi asal usulnya selama ini belum dapat mengetahui,” kata Sugimo, Kepala Bidang Pertanahan, Dinas PTR Kulonprogo.

Kepala Seksi Inventarisasi dan Identifikasi, Bidang Pertanahan, Dinas PTR Kulonprogo, Elda Tri Wahyuni mengungkapkan selain mengetahui asal-usul tanah desa, bertujuan untuk menertibkan administrasi data pertanahan. Seperti diketahui tanah desa meliputi tanah pelungguh, pengarem-arem dan tanah kas desa. Adapun asal-usul keberadaannya ada yang dari gaduh, hibah dan membeli yang dianggarkan melalui APBDes.

”Dinas PTR menargetkan dalam waktu satu bulan ke depan, semua desa sudah melaporkan tanah desa di wilayahnya. Nanti segera dilakukan verifikasi sehingga asal-usulnya menjadi lebih jelas,” tutur Elda Tri Wahyuni.

Menurutnya, tanah desa yang telah bersertipikat di 87 desa sebanyak 3.862 bidang. Belum diketahui keseluruhan luasannya karena masing-masing bidang berbeda dan lokasi terpencar.

Tanah desa yang belum bersertipikat, hingga saat ini tinggal sekitar 20 persen. Di tengah berlangsung verifikasi, proses pensertipikatan tanah desa ke BPN terus berjalan. (Ras)

BERITA REKOMENDASI