Pemerintah Komitmen Sentuh Usaha Mikro

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Pemerintah berkomitmen menyentuh usaha mikro, terutama lapisan terbawah (ultra mikro) dengan nilai pinjaman di bawah Rp 10 juta per nasabah. Alasannya, selama ini rata-rata pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) antara Rp12 juta hingga Rp15 juta per nasabah. Sekitar 74 persen dana KUR disalurkan ke kelompok usaha komersiil atau kelompok usaha yang sudah bankable.

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan RI, Ririn Kadariyah SH MSi menegaskan hal itu saat diskusi terbatas penguatan UMKM dan pengentasan kemiskinan dari aspek permodalan, di Gedung Lantai 2 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kulonprogo, Selasa (03/12/2019).

Karena itu, saat ini Kementerian Keuangan mengembangkan skema KUR Tailor Mode khusus UMKM, yaitu kredit program yang memiliki fleksibilitas (tidak rigid) dan memenuhi persyaratan pembiayaan. Pemerintah kemudian meluncurkan skema pembiayaan ‘Ultra Mikro’ (UMi) dengan plafon pembiayaan maksimal Rp 10 juta per nasabah dan disalurkan tidak oleh bank melainkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Sejak setahun yang lalu sampai sekarang, penyaluran skema UMi di Kulonprogo melalui tujuh LKBB yang meliputi pengadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM) dan koperasi meliputi 2.333 nasabah dengan total penyaluran Rp 7,653 miliar.

Diskusi dipandu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kulonprogo, Agung Kurniawan SIP MSi, dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kulonprogo Dra  Sri Harmintarti MM dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Kulonprogo Abdul Kahar SH serta beberapa pelaku usaha.

Ririn mengaku tertarik untuk datang ke Kulonprogo, karena di daerah ini sudah ada inovasi pengembangan kelompok-kelompok usaha, mikro dan kalangan miskin melalui e warung, KUBE, belabeli.com dan sebagainya yang menjamin adanya segmen pasar bagi para pelaku usaha dimana uang berputar di daerah dan menggerakkan sektor riil.

Sri Harmintarti menyambut baik upaya pemerintah untuk mengangkat pelaku usaha mikro. "Sebab tanggungjawab pengembangan UMKM tidak hanya di daerah, tapi juga pusat, termasuk intervensi permodalan," lanjutnya.

Salah satu hasil diskusi, DPMPT Kulonprogo segera melakukan kajian dan merumuskan kerjasama Pemkab Kulonprogo dan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan RI untuk kerjasama program pendampingan dan permodalan lintas sektoral. (Wid)

BERITA REKOMENDASI