Pemilihan Cawabup Kulonprogo Terancam Batal, Ini Sebabnya

WATES, KRJOGJA.com – Pengisian jabatan Wakil Bupati Kulonprogo Sisa Masa Jabatan 2017-2022 terancam batal, jika rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) Perjuangan terkait dua kandidat cawabup tidak segera turun.
Untuk menghindari hal tersebut terjadi maka Ketua Harian Sekretariat Bersama (Sekber) Penjaringan Cawabup Kulonprogo Sisa Masa Jabatan 2017-2022, Drs Djuwardi mengimbau Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kulonprogo meningkatkan
komunikasi dan koordinasi dengan DPP PDI Perjuangan, sehingga rekomendasi segera turun.

Dari pihak pengurus partai politik (parpol) pengusung Cabup-Cawabup Kulonrpogo dr Hasto Wardoyo – Drs Sutedjo dalam Pilkada 2017 silam yakni Partai Golkar, PAN, PKS, Hanura dan NasDem menyatakan sudah siap, hanya tinggal menunggu rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. "Terjadi kekurang-telitian menyikapi regulasi tentang pengisian Cawabup Kulonprogo. Jika selama ini teman-teman mengartikan pengisian cawabup tidak memerlukan rekomendasi DPP partai pengusung ternyata itu salah. Karena proses pengisian
cawabup sisa masa jabatan sama halnya dengan pengisian jabatan cawabup reguler (pilkada),” kata Djuwardi di ruang kerjanya Kantor DPD Partai Golkar Kulonprogo, Senin (13/1).

Lembaga DPRD Kulonprogo memang telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Cawabup pada 7 Desember 2019 lalu dan masa kerjanya hanya tiga bulan. Artinya pansus punya waktu sampai 7 Maret 2020.  ”Jika sampai batas waktu tersebut ternyata rekomendasi DPP PDI Perjuangan belum juga turun, tentu ini jadi masalah, karena setelah habis masa waktu tiga bulan ternyata tidak ada yang dibahas pansus maka pansus harus dibubarkan. Kalau sudah dibubarkan tidak mungkin Lembaga Dewan membentuk pansus serupa. Dengan demikian apa yang terjadi?. Proses pengisian wakil bupati Kulonprogo berhenti dan tidak bisa dilanjutkan sehingga jabatan wabup kosong," tega smantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kulonprogo tersebut.

Untuk menghindari agar proses pengisian wabup Kulonprogo semakin tidak terlambat terutama dari sisi parpol pengusung Hasto-Tedjo ungkap Djuwardi maka pihaknya telah menyiapkan atau membuat surat pengantar rekomendasi ke masing-masing DPP partai pengusung. 
"Konsep suratnya sudah saya buat untuk semua partai pengusung, tapi surat ini belum bisa kami kirim ke DPP karena menunggu rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan," tegasnya.

Proses pengiriman surat permohonan rekomendasi ke masing-masing DPP parpol pengusung, tutur pria yang biasa disapa Jujuk itu, dilakukan jika rekomendasi DPP PDI Perjuangan sudah turun
kemudian mereka bahas bersama-sama. "Kalau dua nama kandidat cawabup itu kami nilai oke, artinya bisa diterima maka proses permintaan rekomendasi ke DPP parpol pengusung bisa dilanjutkan. Sebaliknya kalau salah satu dari cawabup itu nanti ternyata belum bisa diterima parpol pengusung tentu membutuhkan waktu lagi untuk membahasnya sehingga dicapai kesepakatan calon yang diusung memang diterima oleh semua parpol pengusung," katanya.

"Kami selalu berharap dan optimis rekomendasi DPP PDI Perjuangan akan segera turun dalam waktu dekat ini. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena keterbatasan masa kerja pansus, sebaiknya teman-teman DPC PDI Perjuangan Kulonprogo berusaha lebih keras lagi agar rekomendasi DPP
bisa turun lebih cepat," imbau Djuwardi.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kulonprogo sekaligus Ketua Sekber Penjaringan Cawabup Kulonprogo Sisa MasaJabatan 2017-2022, Drs Sudarto dan Sekretaris Sekber Istono SH belum merespons konfirmasi KR. Sebelumnya Istono SH mengungkapkan, rekomendasi DPP PDI Perjuangan terkait dua nama kandidat cawabup kemungkinan turun usai Rakernas PDI Perjuangan pada 9-12 Januari 2020. Tapi hingga berita ini ditulis dan rakernas selesai, belum ada perkembangan informasi mengenai rekomendasi dimaksud.

"Setelah Rakernas kami agendakan rekomendasi dari DPP PDIP disampaikan ke seluruh partai pengusung Cabup-Cawabup Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo – Drs H Sutedjo pada Pilkada 2017 silam. Begitu rekomendasi PDI Perjuangan turun, kami menyampaikannya kepada sekber partai pengusung," kata Isana, Selasa (7/12) lalu.

Ketua DPD Partai Golkar setempat, Drs Suharto mengaku masih menunggu rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan turun ke sekber. "Rekomendasi Golkar kami terbitkan setelah rekomendasi dari PDIP turun. Kami sifatnya hanya mengamini," katanya baru-baru ini. (Rul/Wid)
 

BERITA REKOMENDASI