Pemkab Kulonprogo Kesulitan Pengadaan Lahan Rumah Khusus

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo kesulitan pengadaan lahan guna melanjutkan program pembangunan Rumah Khusus (Rusus) 2020 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Kulonprogo, Suparno, mengatakan belum dapat menentukan lokasi untuk pembangunan 40 unit Rusus di 2020.

“Sebelumnya menyiapkan lokasi berdekatan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Tambak, Desa Triharjo Wates. Setelah melakukan land clearing lokasi yang dipersiapkan tidak mencukupi,” ujar Suparno.

Pemkab berusaha bisa mendapatkan lahan guna melanjutkan pembangunan Rusus yang sebelumnya sudah direalisasikan di wilayah Desa Kedundang dan Desa Kaligintung. Luas lahan yang diperlukan sekitar 5.000 meter persesi.

Menurutnya, Dinas PUPKP sudah mengoordinasikan dengan Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana (NMTS) Kulonprogo. Untuk lokasi pembangunan Rusus diharapkan dapat menggunakan tanah Kraton Yogyakarta atau Sultan Ground (SG) di wilayah Desa Hargomulyo, Kapanewon Kokap. Informasi terakhir, katanya, Kundha NMTS sudah mengajukan permohonan ke pihak Kraton Yogyakarta. “Kundha NMTS sudah menyusuli atau mengirim surat kembali tetapi belum ada jawaban dari paniti kismo keraton,” ujarnya.

Dijelaskan masih dalam proses persiapan memverifikasi calon penghuni Rusus yang dibangun di Pedukuhan Siwates, Desa Kaligintung Kapanewon Temon. Masih pada tahap pemeliharaan meskipun pekerjaan pembangunan selesai. Berdasarkan dari pendataan desa yang dilaporkan ke Dinas PUPK, terdapat sebanyak 53 kepala keluarga (KK) tidak mampu terdampak pembangunan bandara dan 12 KK tidak mampu terdampak pembangunan rel Kereta Api (KA) bandara.

“Semua data yang masuk akan diverifikasi. Ada persyaratan yang harus dipenuhi keluarga berhak menempati Rusus. Ini sedang sedang dalam peroses persiapan,” jelas Suparno. (Ras)

BERITA REKOMENDASI