Penanganan Stunting Harus Bersinergi

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemkab Kulonprogo telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 6/ 2020 tentang Perubahan Perbup nomor 37/ 2018 tentang Penanganan Stunting di Daerah yang di Rencana Aksi Daerah (RAD)nya sudah ada peran Desa/ Kalurahan dan Perda nomor 2/ 2020 tentang Pembangunan Keluarga.

“Upaya mewujudkan sumber daya manusia berkualitas harus dimulai dari keluarga,” kata Bupati Kulonprogo Drs Sutedjo, Senin (27/09/2021).

Sementara dalam Sosialisasi, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana bersama mitra kerja pada Keluarga Beresiko Stunting di Kalurahan Bugel Kapanewon Panjatan yang diadakan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Kemenko PMK RI dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Bupati Sutedjo memastikan Pemkab Kulonprogo terus berupaya menekan stunting. Dalam mempercepat dan mewujudkan SDM berkualitas khususnya dari sisi kesehatan, pemkab meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan intervensi gizi spesifik yang ditujukan pada anak dalam 1.000 hari pertama kelahiran serta intervensi gizi sensitif bagi masyarakat umum dengan pelibatan lintas sektor dan mitra kerja.

Deputi Koordinasi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pengembangan Kependudukan pada Kementrian PMK, drg Agus Suprapto mengapresiasi Kulonprogo dan semua mitra telah bekerja keras, bersinergi dan berhasil menurunkan angka stunting melalui kampung berkualitas (KB). “Peran PAUD, Posyandu dan kegiatan berbasis masyarakat harus terus digalakan pada masa pandemi Covid-19, sehingga penanganan kesehatan masyarakat semakin baik,” ujarnya.

Kepala BKKBN RI dr Hasto Wardoyo mengatakan, stunting disebabkan beberapa faktor dan penting untuk ditangani bersama. Pencegahan stunting dimulai dari pengawalan calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinan serta 1000 HPK. BKKBN ungkapnya tidak bisa bekerja sendirian dan harus melibatkan Kementerian/Lembaga untuk bersinergi mencapai target yang telah ditentukan.

“Kami bersama Kemenag mengedukasi para calon pengantin, tiga bulan sebelum pernikahan dilakukan penilaian status gizi, sehingga setelah menikah calon ibu sudah siap secara fisik dan mental agar tidak melahirkan generasi stunting,” ungkap Hasto. (Rul)

BERITA REKOMENDASI