Pencari Kerja Terdaftar Disnakertrans Kulonprogo Melebihi Target

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Pencari kerja (pencaker) yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo telah melebihi target tapi yang di tempatkan belum sesuai target. Lowongan 7.348 telah terpenuhi sebesar 44,12 persen. Salah satu sebab masih banyaknya lowongan yang belum terpenuhi karena belum adanya kesesuaian antara kualifikasi pencaker dengan lowongan kerja yang tersedia

“Data akhir tahun 2021, lowongan yang tersedia sebanyak 7.348 dan pencaker 4.676 serta penempatannya 3.242 dengan rincian penempatan lokal DIY/ AKL sebanyak 3.065, Antar Daerah/ AKAD 177 dan antar negara 0,” kata Kepala Disnakertrans Kulonprogo Drs Nur Wahyudi dalam jumpa pers di Bale Agung Kompleks Pemkab setempat, Jumat (11/02/2022).

Dijelaskan, Disnakertrans menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dalam urusan ketenagakerjaan melaksanakan kegiatan di antaranya pendataan lowongan kerja, pencari kerja dan penempatan tenaga kerja serta Hubungan Industrial dan perlindungan tenaga kerja.

“Untuk meningkatkan kompetensi daya saing dan produktifitas kerja serta mewujudkan wirausaha baru dilakukan beragam pelatihan seperti pelatihan kewirausahaan dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), pelatihan softskiil, pelatihan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau,” jelasnya.

Selain itu ungkapnya melaksanakan pelatihan di UPT BLK Kulonprogo yang tahun ini 26 paket pelatihan bersumber APBD enam paket dan APBN 20 paket. Padat karya infrastruktur di 78 lokasi mampu menyerap sekitar tenaga kerja 3.760 orang meliputi sumber dana APBD Kabupaten 24 Lokasi rata-rata 30 pekerja, APBD DIY melalui Bantuan Keuangan Khusus/ BKK 25 lokasi rata-rata 52 pekerja dan Dana Keistimewaan 29 lokasi rata-rata 60 pekerja.

Program Hubungan Industrial dan perlindungan tenaga kerja, di Kabupaten Kulonprogo pada 2021 akhir tercatat jumlah perusahaan 322, dengan jumlah pekerja mencapai 16.818. Dari jumlah tersebut tercatat 14.103 pekerja sudah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan melalui keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Sedangkan sisanya, sebanyak 2.715 pekerja dipastikan belum mendapat perlindungan apapun.

Menurut Nur Wahyudi ada beberapa faktor yang membuat para perusahaan masih enggan memberikan perlindungan bagi pekerjanya. Hasil pengawasan dinas, sebagian perusahaan beralasan karena situasi pandemi dan merupakan perusahaan sektor kecil. Sehingga masih belum mampu membayar iuran jaminan sosial setiap bulannya.

Tentang transmigrasi, pada 2022 Disnakertrans memperoleh kuota Program Transmigrasi Umum sebanyak enam kepala keluarga (KK). Sebelumnya memasuki pandemi Covid-19 tepatnya tahun 2020 dan 2021 tidak ada pengiriman transmigran. “Adapun rincian enam KK tersebar di dua Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) meliputi dua KK lokasi UPT Mahalona SKP C.SP.1 Kawasan Mahalona Kabupaten Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan dan empat KK lokasi UPT Raimuna Kawasan Maligano Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara.

Sementara itu Kabid Transmigrasi Disnakertrans Kulonprogo Heri Widada SIP mengatakan, program transmigrasi bersifat sukarela dan gratis tanpa dikenakan biaya apapun, semua sudah ditanggung pemerintah, dengan fasilitas rumah tinggal permanen dan semi permanen siap huni, lahan rumah/ pekarangan dan lahan usaha dengan luas keseluruhan sekitar dua hektare (ha), memperoleh bantuan usaha berupa uang tunai melalui transfer rekening catrans sebesar Rp.8 juta ketika sampai lokasi, perjalanan dengan pesawat terbang, bantuan jatah hidup (jadup) selama satu tahun.

“Pendaftaran dibuka untuk warga ber-KTP Kulonprogo, sudah menikah, usia antara 18 sd 50 tahun, belum pernah transmigrasi, mempunyai keterampilan dan lolos seleksi. Untuk meningkatkan pengetahuan dalam mengarap lahan diberikan pelatihan oleh Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) Sleman, Transito Transmigrasi Disnakertrans Pemda DIY,” ungkap Heri. (Rul)

BERITA REKOMENDASI