Pengasuh PP Minta DPRD Inisiasi Raperda Pesantren

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Pengasuh pondok pesantren (PP) di Kabupaten Kulonprogo berharap DPRD setempat dapat menginisiasi diterbitkannya peraturan daerah (perda) tentang pesantren. Raperda tentang Pesantren yang perlu ditekankan adalah eksistensi lembaga ponpes dengan berbagai variasinya mendasar pada budaya lokal masyarakat yang ditata dan diatur, sehingga sesuai dengan kondisi dari Kulonprogo.

“Kemudian, dari sisi dukungan pendanaan sesuai dengan kewenangan pemkab terhadap pondok pesantren. Raperda ini mengatur tentang pelibatan pondok pesantren dalam berbagai program pembangunan di Kulonprogo, sehingga perannya lebih dapat dirasakan,” ungkap Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo HM Wahid Jamil SAg MPd saat bersama pengasuh PP melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Kulonprogo, Senin (08/11/2021).

Wahib Jamil juga minta perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren lebih ditingkatkan dalam berbagai aspek, karena memiliki peran banyak kepada masyarakat. Dan dalam mewujudkan bela-beli pesantren adanya pesantren memberikan kontribusi kepada masyarakat, sekaligus masyarakat memberikan kontribusi kepada pondok pesantren. “Pondok pesantren menjadi pusat pendidikan agama, dan budaya lokal. Untuk itu perlu dukungan penganggaran dari pemkab,” ucapnya.

Anggota Robithah Ma’ahid Al Islami (RMI) Kulonprogo yang juga Pengasuh PP Zahrotul Jannah Wates Kiai Misroh Akhmadi menyampaikan, UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan sudah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

“Selaku dari pondok pesantren yang mendasarkan aturan itu, kami datang ke DPRD ini ingin menyumbangkan saran. Mendasarkan pada UU Pesantren ini bahwa dana abadi pendidikan 20 persen dari total APBN yang turun ke kabupaten bisa maksimal, ponfok pesantren bisa masuk dari dana abadi pendidikan ini,” kata Misroh.

Pondok pesantren, lanjutnya, sebagai objek dalam undang-undang ini, maka pihaknya siap membantu DPRD Kulonprogo dalam pembahasan raperda tentang pesantren bila menjadi raperda inisiatif DPRD. Draf sudah disiapkan dan begitu juga dengan naskah akademiknya. Materi sudah disesuaikan dengan wilayah Kulonprogo.

Sementara itu, Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati SE berterima kasih kepada pengurus ponpes yang sudah menyampaikan aspirasinya. Tetapi Akhid mengakui usulan percepatan pembahasan raperda tentang pesantren tidak dapat dilaksanakan pada APBD Perubahan 2021 karena sudah disahkan jauh-jauh hari sebelum APBD Perubahan 2021 disahkan pada September.

“Raperda tentang Pesantren akan menjadi raperda inisiatif DPRD Kulonprogo. Kami upayakan penyusunan naskah akademik dan pembahasannya pada 2022. Pada 2022 nanti, kami sudah menjadwalkan empat raperda inisiatif, tetapi kami akan mengupayakan Raperda tentang Pesantren tetap masuk dalam pembahasan,” ujar Akhid yang mengaku siap membantu memasarkan produk pondok di show room yakni di lantai dasar DPRD Kulonprogo. (Wid)

BERITA REKOMENDASI