Peran DPD Masih Minim

WATES, KRJOGJA.com – Peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI selama ini masih minim. Hal ini berdampak pada pola chek and balance antara DPD, DPR dan Pemerintah tidak berjalan sesuai harapan.

Hal tersebut disampaikan anggota DPD RI Dapil DIY Cholid Mahmud saat sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI di Wates, Kulonprogo Minggu (24/9/2017). Cholid mengatakan Undang-undang Nomor 42 tahun 2014 tentang MPR DPR dan DPD (MD3) belum memberikan porsi yang signifikan pada DPD dalam perannya menjalankan fungsi leglslatif. 

“Sistem tata negara di Indonesia belum menerapkan sistem chek and balance bahkan setelah UUD 1945 diamandemen untuk kali keempat. Karena itulah menurut saya perlu ada amandemen kelima karena di pasal 22 D kedudukan DPD belum diberikan porsi maksimal dalam menjalankan peran keterwakilan,” ungkapnya. 

Cholid juga memberikan catatan bahwa pelaksanaan amandemen UUD 1945 selama ini dilakukan tidak dalam situasi politik stabil serta kondusif namun dalam situasi negara yang tengah mengalami krisis. Situasi politik negara yang kurang mendukung menurut dia hanya akan menghasilkan amandemen yang tidak menyeluruh. 

“Sehingga perdebatan ide-ide politik di MPR dan DPR tidak tuntas karena terbatasi oleh waktu dan kegentingan politik yang menyertai perdebatan. Seharusnya dilakukan dalam situasi tenang untuk melahirkan ide-ide politik yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan filosofis sosiologis bangsa Indonesia, sesuai kebutuhan rakyat,” sambungnya. (Fxh)

DPD

BERITA REKOMENDASI