Perubahan Tatib, BK Evaluasi dan Pantau Kinerja Dewan

Editor: KRjogja/Gus

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Pembahasan tata tertib (tatib) DPRD Kabupaten Kulonprogo saat ini masih berlangsung oleh Tim Penyusun Rancangan Tata Tertib DPRD. Hal baru yang merupakan penyempurnaan dari tatib lama adalah Badan kehormatan (BK) diberikan tugas untuk mengevaluasi dan memantau kinerja anggota DPRD.

"Dalam tatib baru, kinerja anggota akan dipantau oleh Badan Kehormatan (BK). Setelah itu BK melakukan evaluasi terkait kedisiplinan dan kepatuhan anggota DPRD seusia dengan sumpah dan janji serta kode etik. Sehingga bisa diukur kinerja masing-masing personal anggota DPRD, diumumkan secara periodik untuk bisa dipakaikan sebagai motivasi kerja di waktu selanjutnya," kata Ketua Tim Penyusun Tatib, Priyo Santoso SH, Kamis (05/09/2019).

Dikatakan Priyo, jadi ada dorongan baru BK untuk lebih teknis memberikan penilaian terhadap kinerja anggota  DPRD dalam bentuk produk laporan periodik, sehingga image selama ini tugas BK ke punishment juga harus ada keseimbangan reward terhadap kinerja anggota.

Disamping memasukkan ketugasan BK, hal baru selanjutnya yang akan diatur dalam tatib tersebut diantaranya optimalisasi tahapan-tahapan pembahasan anggaran APBD. Dewan harus mengutamakan kebutuhan anggaran yang lebih pro rakyat. "Termasuk mendorong tambahnya ruang komunikasi DPRD dengan konstituen, serta optimalisasi pembahasan dalam setiap tahapan baik perda maupun lainnya," ujarnya.

Diakui Priyo, pembahasan tatib memang masih berlangsung dan sampai Kamis (5/9) sudah merupakan yang ketujuh. "Posisi saat ini pembahasan tim pembahas Tatib DPRD sudah sampai membangun kesepakatan terhadap Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diajukan masing-masing fraksi. Setelah disempurnakan legal draftingnya nanti kita konsultasikan ke Pemda DIY untuk mendapatkan evaluasi. Baru setelah ada pimpinan definitif, nanti kita tetapkan," terang Priyo.

Ketua Sementara DPRD Kulonprogo dari Fraksi PDIP, Akhid Nuryati SE berharap adanya aturan baru ini, bisa memacu para anggota dewan untuk lebih disiplin, baik saat menghadiri rapat maupun menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. "Harusnya kita (dewan) itu jadi contoh masyarakat dengan tingkat disiplin tinggi," tandasnya.

Sementara itu, Sekertaris DPRD Kabupaten Kulonprogo Drs Y Irianta MSi menuturkan pula, yang dibahas dalam tatib antara lain terkait dengan pasal-pasal pemilihan wakil bupati, nama-nama dan jumlah fraksi, maupun semua alat kelengkapan. Sehingga cukup strategis, dan Tim Penyusun bekerja ekstra keras.

Irianta menambahkan, setelah pimpinan definitif terbentuk, tatib itulah yang akan ditetapkan lebih dulu untuk menyusun alat kelengkapan dan penambahan-penambahan subtansi dalam ketugasan fraksi dan sebagainya. "Ketua definitif nantinya yang akan menetapkan tatib. Karena tatib itu merupakan Peraturan DPRD. Kami masih menunggu dari PDIP untuk rekomendasi pimpinan, karena dua partai lainnya yakni PAN dan Partai Gerindra sudah menyetorkan nama untuk pimpinan," kata Irianta. (Wid)

 

BERITA REKOMENDASI