PPID Award Ajang Monev KIP

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, ‘PPID Award’ merupakan ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang bertujuan mendorong dan memotivasi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar mengisi konten website berupa dokumen, data, informasi dan lainnya, sesuai tahapan dan kriteria yang telah ditentukan.

Menurutnya PPID Pembantu se-Kabupaten Kulonprogo berkewajiban mengumumkan, menyediakan dokumen serta melayani informasi dan aduan kepada publik. “Hal ini penting, karena setiap Badan Publik sesuai Undang-Undang nomor 14/ 2008, KIP, secara terbuka harus mengumumkan, menyediakan dan melayani publik,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo Drs Rudiyatno di ruang kerjanya, Selasa (27/07/2021).

Sementara itu Kabid Informasi Komunikasi Publik dan Statistik (IKPS) Diskominfo setempat, Bambang Susilo mengatakan, tim penilai terdiri dari unsur Diskominfo, akademisi/ dosen, mahasiswa dan media dalam hal ini Paguyuban Wartawan Kulonprogo (PWK) serta unsur masyarakat diwakili Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kulonprogo.

Pada ‘PPID Award’ tahun ini ungkap Bambang Susilo, yang akan dinilai 42 OPD dengan tambahan 12 kalurahan, yang merupakan perwakilan dari kapanewon. “Karena keterbatasan SDM dan beberapa hal lainnya, maka kami belum mampu menilai keseluruhan 87 kalurahan. Sehingga kami hanya menilai perwakilannya saja yang dipilih masing-masing kapanewon. Kendati demikian ini permulaan yang bagus untuk Kulonprogo, mudah-mudahan ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi,” harapnya.

Kasi Pengelolaan Informasi Publik Bidang IKPS Diskominfo, Heri Budi Santosa mengungkapkan, dalam tahapan penilaian website yang mempunyai prosentase bobot 65 persen, tim penilai menggunakan 30 kriteria dengan range bobot skor yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian uji akses 10 persen dan Visitasi 25 persen.

“Sebetulnya untuk penilaian PPID Pembantu tidak jauh beda dari tahun lalu, berbedanya di skor bobot saja, tahun lalu penilaiannya hanya ada dan tidak ada. Tapi tahun ini kami perbaiki jadi bentuk range, untuk menyamakan persepsi. Seperti pada kriteria profil badan publik tercantum bobot skor antara 0-2 berarti bisa 0, 0.5 dan seterusnya sampai 2, tergantung pada penilaian masing-masing,” ungkap Heri Budi.

Setelah tim penilai selesai memberikan penilaian kepada masing-masing OPD, nanti hasil dari keseluruhan tim penilai akan direkap menjadi satu nilai satu OPD. Nilai itulah yang kemudian akan menjadi nilai hasil keputusan Juri secara bersama.

Penilaian dilakukan dengan melihat bersama-sama website masing-masing OPD, setiap penilai bebas menyatakan pendapatnya saat penilaian berlangsung, guna mendapatkan penilaian seakurat dan seobjektif mungkin. (Rul)

BERITA REKOMENDASI