Proses Pengisian Cawabup Kulonprogo, Fraksi PKB Amankan Instruksi PCNU

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Kendati Calon Wakil Bupati (Cawabup) Kulonprogo sisa masa jabatan 2017-2022 merupakan haknya partai pengusung  Hasto Wardoyo – Sutedjo terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tapi dalam proses pemilihan cawabup di Lembaga DPRD setempat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga punya peran penting dalam menentukan siapa cawabup yang bakal terpilih nanti. Guna mendapatkan cawabup yang visioner dan bisa bekerja sama dengan anggota Dewan demi terwujudkan Kabupaten Kulonprogo yang lebih maju, maka PKB telah menentukan kriteria cawabup yang akan dipilih. 

"Dalam mensikapi perkembangan politik di Kulonprogo terutama kaitannya dengan pengisian cawabup, PKB secara intens berkomunikasi dengan órang tua kami' yakni Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus menunggu dawuh Pengurus Pimpinan Cabang (PC) NU Kulonprogo, siapa nanti yang lebih tepat menurut beliau-beliau menduduki jabatan wabup Kulonprogo. Kami meyakini pandangan órang tua kami' insya Allah lebih memberikan manfaat bagi warga masyarakat Kulonprogo khususnya organisasi NU," tegas Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kulonprogo Sihabudin di sela acara Pendidikan Politik Kader PKB di rumahnya Desa Tirtorahayu Kecamatan Galur, Minggu (15/12/2019). 

PKB telah menentukan empat kriteria cawabup Kulonprogo yang tidak bisa ditawar. Keempat kriteria dimaksud meliputi kandidatnya harus sudah berpengalaman baik di lingkungan birokrasi maupun dunia usaha serta berpengalaman dalam bermasyarakat.

"Berikutnya kandidat cawabup harus betul-betul punya komitmen tinggi dan bisa bekerjasama dengan anggota Dewan. Harapannya lembaga Dewan dan bupati serta wakil bupati bisa serasi dan sinergi dalam melaksanakan tugasnya," jelas Gus Sihabudin.

Karena pengisian cawabup bagian penting dalam menentukan masa depan Kabupaten Kulonprogo agar lebih maju dan makmur, maka Sihabudin dengan tegas mengingatkan anggota Fraksi PKB DPRD setempat tidak bermain-main apalagi bermanuver sendiri dalam proses pemilihan cawabup. 

"Kami tegaskan anggota Fraksi PKB harus satu suara memilih cawabup sesuai instruksi Pengurus PCNU dan DPC PKB Kulonprogo. Anggota Fraksi PKB jangan coba-coba bermain-main dalam proses pemilihan cawabup, karena kami DPC PKB punya pendeteksi. Kalau nanti ternyata ada anggota fraksi kami yang tidak sesuai dengan arahan DPC tentu akan ada konsekuensi dan sanksi bagi anggota fraksi bersangkutan," tegasnya tanpa menyebutkan sanksi yang akan ditanggung kader PKB jika bermain-main dan tidak mengindahkan apa yang telah diinstruksikan PKB dan NU.

Sekretaris DPC PKB setempat Sutrisno SH menambahkan, karena DPC PKB dan PCNU telah menentukan kriteria cawabup yang harus dipilih maka pihaknya mengingatkan seluruh anggota Fraksi PKB untuk mengamankan instruksi dimaksud. Hal tersebut penting demi kemajuan parpol mereka sekaligus pembangunan wilayah dan peningkatan SDM serta kesejahteraan masyarakat. 

"Anggota Fraksi PKB harus berpikir jernih dalam proses pemilihan cawabup dan mengingat kembali sejarah deklarasi pendirian PKB. Deklarasi PKB didasari atas rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jamiyah NU dengan ini menyatakan berdirinya parpol yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa. Deklarasi tersebut penting kami angkat lagi ke permukaan untuk mengingatkan warga Nahdliyin, kader PKB untuk merapatkan barisan mewujudkan cita-cita pendiri guna mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan Rahmatan Lil Alamin," ungkapnya. 

Pasca fit and proper test yang diikuti delapan cawabup Kulonprogo di DPP PDI Perjuangan, hingga saat ini belum juga ada perkembangan siapa di antara mereka yang mendapatkan rekomendasi. Kedelapan cawabup, Agus Langgeng Basuki, Fajar Gegana, Yoeke Indra Agung Laksana, Fidelis I Diponegoro, Bambang Ratmaka Yulianto, Anton Supriyono, Sumanto dan Eko Susanto.(Rul)

BERITA REKOMENDASI