Ratusan Motor Pelajar Terjaring, Dinas Pendidikan dan Polisi Harus Berkoordinasi

Editor: KRjogja/Gus

WATES (KRJogja.com) – Pimpinan dan anggota Komisi IV Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kulonprogo mengimbau  Dinas Pendidikan setempat melakukan koordinasi dengan pihak Polres Kulonprogo terkait ratusan sepeda motor yang dipakai pelajar terjaring razia petugas Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) karena tidak bisa menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan STNK.

“Kami mengimbau Dinas Pendidikan berkoordinasi merumuskan kebijakan bersama pihak Kepolsian Resort Kulonprogo,” kata Wakil Ketua Komisi IV Upiyo Al Hasan, Jumat (5/8).

Sebenarnya, Dinas Penddikan dan Polres Kulonprogo telah ada kesepahaman bersama sebelum muncul kasus 616 pelajar terjaring razia polisi. Hanya saja kesepahaman tersebut belum  diwujudkan dalam perjanjian dan kesepakatan tertulis.

Upiyo mengatakan, dalam pertemuan dulu memang membahas permasalahan pelajar yang megendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM. Banyak pelajar yang rumahnya jauh dari sekolah, dan orangtuanya tidak bisa mengantar jemput karena faktor ekonomi. Ditambah lagi minimnya sarana transportasi angkutan umum yang bisa menjangkau rumah para pelajar di berbagai pelosok desa. “Fenomena itu hendanya dicarikan solusi dengan duduk bersama," jelas politisi PAN.

Secara terpisah anggota Komisi IV Edi Priyono mengaku banyak menerima keluhan terhadap langkah polisi menertibkan pelajar yang tidak memiliki SIM. Tapi polisi juga dalam mengambil tindakan sudah sesuai aturan hukum. "Karena itu pemkab harus mencari solusi dan terobosan diantaranya mungkin menghidupkan jalur angkutan atau bus sekolah. Atau kebijakan lainnya. Prinsipnya harus ada solusinya dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah," tutur politisi PDIP mantan Kades Bugel ini. (Rul)

BERITA REKOMENDASI