SK Jalan Kabupaten Dicabut

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Kulonprogo mencabut status jalan kabupaten menjadi status jalan desa. Pencabutan status tersebut atas dasar usulan dari desa atau tidak memenuhi syarat sebagai jalan kabupaten.

Kepala Dinas PUPKP Kulonprogo, Gusdi Hartono dan Kepala Bidang Bina Marga Nurcahyo Budi Wibowo mengungkapkan pencabutan status jalan kabupaten dari kajian dan evaluasi terhadap keberadaan jalan kabupaten yang ada di 12 kapanewon, Kulonprogo. Bupati Kulonprogo sudah menindaklanjuti dari hasil kajian dan evaluasi tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kulonprogo nomor 408/A/ 2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten Kulonprogo.

Baca juga :

Semakin Pedas! Harga Cabai Rawit Tembus Rp 80.000/kg
Intensitas Hujan Tinggi, Dinas Sosial DIY Pastikan Stok Logistik Aman

“Penetapan status jalan kewenangan kabupaten sudah disosialisasikan di 2019. Masing-masing desa sudah mengetahui status jalan di wilayahnya, jalan kabupaten atau bukan,” ujar Gusdi Hartono.

Hal tersebut disampaikan ketika dikonfirmasi terkait ada usulan mencabut SK lima ruas jalan kabupaten di wilayah Desa Ngargosari, Kapanewon Samigaluh dikembalikan menjadi status jalan desa. Di wilayah tersebut terlalu banyak ruas jalan kabupaten.

Sekretaris Desa (Sekdes) Ngargosari Tri Hidayat menjelaskan sebagian besar jalan kabupaten dalam kondisi rusak tetapi tidak segera diperbaiki. Sedangkan desa tidak dapat melakukan perbaikan karena bukan menjadi kewenangan.

“Desa pernah mengusulkan SK beberapa ruas jalan kabupaten di Ngargosari dicabut. Kalau status menjadi jalan desa, desa akan melakukan perbaikan,” ujar Tri Hidayat.

Nurcahyo menjelaskan dalam SK Bupati nomor 408/A/2017, banyak ruas jalan kabupaten dikembalikan menjadi jalan desa. Jalan tersebut tidak layak dan tidak memenuhi syarat sebagai jalan kabupaten atau atas usulan dari desa. (Ras)

BERITA REKOMENDASI