Terlambat, Rekanan Pembangunan GOR Cangkring Mulai Hari Ini Kena Denda

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Perusahaan rekanan PT Heri Jaya Paling Buana yang menggarap proyek pembangunan gedung olah raga (GOR) di Kompleks Stadion Cangkring Desa Giripeni Kecamatan Wates dipastikan tidak bisa merampungkan pekerjaan tepat waktu. Karena itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo diminta bertindak tegas memberikan sanksi kepada pihak rekanan sehingga ke depan pekerjaan proyek pemerintah selesai tepat waktu. 

"Pekerjaan GOR kami pastikan terlambat, sesuai kontrak kerja berakhir hari ini," tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Kulonprogo, Yuliyantoro, di sela memimpin sidak proyek senilai Rp 12,8 miliar, Senin (23/12/2019).

Sebelumnya, Bupati  Drs Sutedjo juga telah sidak di lokasi proyek GOR tersebut, bahkan dua kali sidak tapi faktanya pekerjaan tetap terlambat. "Sampai saat ini proses pembangunan GOR belum juga selesai. Sesuai kontrak kerja, proyek ini harus selesai 24 Desember 2019. Saya sudah dua kali sidak ke proyek ini. Saya khawatir pembangunan tidak selesai tepat waktu sehingga saya datang lagi melihat sejauh mana progres pembangunannya," tegas bupati, baru-baru ini.

Dari pantauan Komisi III, saat ini pihak rekanan baru menyelesaikan sekitar 94 persen pekerjaan. Adapun yang belum digarap adalah atap GOR dan harus menyelesaikan pembangunan lantai dasar. Sehingga mulai Selasa (24/12/2019) rekanan harus dikenai denda sebesar sepermill dari nilai kontrak kerja Rp 12,8 miliar atau setara Rp 12,8 juta perhari. 

"Kami tidak mau tahu alasan rekanan, karena ada keterlambatan maka denda tetap harus diberikan," kata Yuliantoro.

Kendati pihak rekanan telah menyanggupi akan merampungkan pekerjaannya maksimal enam hari ke depan. Tapi pemkab diminta tetap mengawasi jalannya pekerjaan dan memperhatikan sisi kesehatan dan keselamatan kerja. "Jangan sampai gara-gara rekanan mengejar waktu, K3 tidak mendapat perhatian. K3 harus diselesaikan dan pekerjaan tetap harus berkualitas," jelas politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan pemerintah juga tegas mengawal pekerjaan selesai pada tahun anggaran. Sehingga ketika terjadi keterlambatan dan melebihi tahun anggaran harus dilakukan pemutusan kontrak kerja.   

Anggota Komisi III Sarkowi menegaskan, alasan pekerjaan tidak bisa rampung sesuai waktu yang telah ditentukan karena lahan belum siap, masih dipakai petani untuk pertanian tidak bisa dijadikan alasan. Kalau memang lahan belum siap, konsultan perencana mestinya tidak mengajukan lelang pekerjaan. Anggota Komisi III lainnya, Pancar Topo Driyo mengingatkan rekanan harus bertanggungjawab merampungkan pekerjaan sesuai kontrak. Ketika terlambat tetap harus dikenai sanksi denda. "Rekanan harusnya bisa melakukan estimasi waktu, termasuk rangka atap yang harus import,” tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Drs Sumarsana menuturkan, denda atas keterlambatan pekerjaan akan berlaku efektif mulai Selasa (24/12/2019). Pihaknya memberi waktu agar pekerjaan bisa diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran selesai.

Pelaksana Lapangan PT Hery Jaya Palung Buana, Dimas Nur Adi diterima di lokasi mengaku pekerjaan yang tinggal enam persen. Empat persen pengerjaan atap dan dua persen lantai. Untuk menyelesaikan pekerjaan mereka akan memaksimalkan tim yang ada.(Wid/M-4/Rul)

BERITA REKOMENDASI