Upaya Penurunan Angka ’Stunting’Belum Terintegrasi

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Kulonprogo membutuhkan kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sayangnya hingga saat ini dalam setiap rembugan stunting di setiap OPD belum terintegrasi secara baik.

“Selama ini kegiatan belum terintegrasi, karenanya dapat dievaluasi melalui acara ini, sehingga segala sesuatunya mengacu pusat,” ucap Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulonprogo dr Sri Budi Utami.

Penanganan stunting yang perlu dicermati adalah komitmen dan disiplin pimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan prilaku, konvergensi program pusat, daerah dan desa, ketahanan pangan dan gizi serta pemantauan dan evaluasi. Selain itu rencana merevisi penyempurnaan peraturan bupati (Perbup) tentang penanggulangan stunting dan keterlibatan OPD dalam stunting.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat drg Hunik Rimawati MKes menjelaskan, dari 3.157 anak stunting di Kulonprogo berdasarkan pendataan pada 2018 masih terdapat 14,31% dan paling banyak kasus stunting di Kecamatan Kalibawang, Samigaluh dan Kokap. “Sehingga perlu penanganan lebih,” jelasnya.

Selain itu, kasus anak balita stunting di kabupaten ini disebabkan pola asuh dan kurangnya asupan gizi. Tubuh pendek pada anak balita disebabkan karena beberapa faktor lain. Di antaranya cacat dari lahir juga karena ada keluarga yang merokok. (Rul)

BERITA REKOMENDASI